PAREPARE, TARGETTUNTAS.ID – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar pada Senin, 17 Maret 2025, di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.
Acara tersebut turut dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochammad Muchlasin. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memimpin langsung rapat yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja TPAKD Provinsi Sulsel Tahun 2025.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menekankan pentingnya sinkronisasi antara program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang sehat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menilai rapat ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi berbagai program.
“Tentu ada kesamaan program yang kita miliki dengan pemerintah provinsi. Program-program inilah yang harus kita perkuat, di samping tetap menjalankan program-program lainnya di daerah masing-masing,” ujar Tasming.
Rapat ini juga membahas pentingnya akses keuangan di daerah dan arah strategis perluasan akses keuangan untuk mendukung program-program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Hal ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi yang terintegrasi.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga memberikan arahan terkait pemanfaatan sistem e-katalog yang kini telah beralih dari versi V5 ke V6. Ia menekankan pentingnya penggunaan e-katalog V5 bagi pejabat hingga sistem versi terbaru benar-benar lengkap, guna mempermudah transaksi dan belanja barang, terutama dalam hal makan dan minum, serta meningkatkan efisiensi anggaran daerah.
Sementara itu, Mochammad Muchlasin, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan laporan terkait perkembangan sektor keuangan di Sulsel. Menurutnya, perbankan di Sulsel masih didominasi oleh usaha konvensional dengan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit yang mencapai Rp183,57 triliun, Rp122,84 triliun, dan Rp149,60 triliun, masing-masing.
Selain itu, perkembangan sektor Pembiayaan, Fintech P2P Lending, dan Pegadaian menunjukkan kinerja positif, meskipun ada kontraksi pada pembiayaan modal ventura. Di sektor pasar modal, inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan signifikan, tercermin dari kenaikan 25,68% jumlah SID (Single Investor Identification) di Sulsel.
Mochammad Muchlasin juga mencatatkan peningkatan transaksi saham yang mencapai Rp22,64 triliun pada Desember 2024, meningkat 17,76% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengakhiri arahannya dengan menekankan bahwa rapat koordinasi TPAKD ini memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), yang akan berpengaruh pada perekonomian nasional lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta peran aktif OJK dalam edukasi dan inklusi keuangan, diharapkan sektor keuangan di Sulawesi Selatan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.(*)
