Mamasa, TARGETTUNTAS.ID — Pemerintah Kabupaten Mamasa memulai langkah penting di bidang kesehatan dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2, di Desa Bombong. Proyek ini merupakan salah satu kegiatan strategis yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan akan dilaksanakan selama 150 hari ke depan. Rabu, 13/08/2025.
Acara diawali doa pembukaan yang dipimpin oleh Pdt. Joni, S.Th, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, SE., MM. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya ketaatan terhadap mekanisme kerja, ketepatan waktu, serta keselamatan tenaga kerja.
“Apa yang kita kerjakan harus tunduk pada mekanisme yang berlaku, mengikuti alokasi waktu, dan yang terpenting jangan mengabaikan keselamatan kerja. Pengawas harus melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, jangan main-main dengan kualitas,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu dari lima kegiatan besar yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan pengawasan ketat.
“Salah satu kegiatan yang kami laporkan ke KPK adalah pekerjaan ini. Jadi proyek ini berada di bawah pantauan langsung KPK. Siapa yang salah dalam perkara kecil, akan menjadi perkara besar. Mari kita sama-sama menjaga kualitas dan mutu,” ujarnya menegaskan.
Peletakan batu pertama dilakukan secara bergiliran oleh Bupati Mamasa, Dandim 1428/Mamasa, Kapolres Mamasa, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur CV. Cipta Karya Dua Belas, dan ditutup oleh Pdt. Bombong Joni, S.Th.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 ini dikerjakan oleh CV. Cipta Karya Dua Belas dengan volume pekerjaan 1 unit, nomor kontrak 440/019/Kontrak-Labkes/PPK.CV.CKD/DAK/Di-Make/VII/2025, dan nilai kontrak Rp 12.646.739.000. Waktu pelaksanaan ditetapkan selama 150 hari kalender, dengan sumber dana dari DAK. Konsultan pelaksana adalah PT. Gema Teknik Konsultan.
Dengan keberadaan laboratorium ini, diharapkan layanan pemeriksaan kesehatan masyarakat di Mamasa dapat meningkat signifikan, baik dari segi fasilitas maupun mutu pelayanan, sekaligus menjadi simbol transparansi dan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan yang bersih dan berkualitas.
Laporan : ROMAN
