MAJENE, TARGETTUNTAS.ID – Sorotan publik kembali mengarah ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene. Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan, Rabu (27/8) pukul 14.00 WITA, menuntut aparat segera menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal dan sejumlah kasus lain dalam APBD Kabupaten Majene.
Dalam orasinya, mahasiswa menuding lambannya proses hukum membuat masyarakat ragu pada komitmen aparat penegak hukum. Mereka menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara transparan, tanpa tebang pilih dan tanpa intervensi kepentingan.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Majene, Andi Irfan, SH., MH., didampingi Kasi Pidsus Adrian Dwi Saputra, SH., serta Kasi BB merangkap Plt Kasi Intel A.M. Siryan, SH., MH., angkat bicara. Ia mengakui tuntutan mahasiswa adalah bentuk fungsi kontrol publik yang harus dihargai.
“Kami berkomitmen dengan apa yang disuarakan adik-adik mahasiswa. Soal kasus pengadaan kapal dan empat kasus lainnya, tentu ada mekanisme hukum yang harus dipenuhi. Penahanan itu ada alasan subjektif, ada alasan objektif, dan alasan lain yang menjadi pertimbangan,” tegas Kajari.
Ia menjelaskan, pihaknya telah memiliki gambaran terkait estimasi kerugian negara. Namun, nilai itu tetap harus dipertegas melalui audit resmi lembaga berwenang, seperti BPKP, Inspektorat, maupun BPK.
“Estimasi sudah ada, tapi tidak bisa serta-merta dijadikan dasar hukum. Harus ada audit negara untuk memperkuat langkah hukum kami,” imbuhnya.
Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal, Kejari Majene telah menetapkan dua orang tersangka. Proses pemeriksaan juga telah dilakukan terhadap sekitar tiga puluh saksi. Meski begitu, mahasiswa menilai progres tersebut masih terlalu lamban dan belum menjawab rasa keadilan publik.
Ketua Umum HMI Cabang Majene, Aslan, bahkan menyebut penegakan hukum yang tak kunjung progresif bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat. “Jika tersangka tidak segera ditahan, publik bisa menilai kasus ini mandek. Kami tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap aparat semakin luntur,” katanya.
Kajari Majene menegaskan pihaknya tetap bergerak. Selain menunggu hasil audit, kejaksaan juga tengah mempersiapkan surat tuntutan dan agenda pemeriksaan lapangan. “Semua dalam proses, termasuk pengajuan tuntutan dan pemeriksaan lapangan oleh anggota kami,” ujar Andi Irfan.
Baca Juga BreakingNews: Lagi dan Lagi, Bunuh Diri di Pellattoang Majene
Meski sudah ada pernyataan resmi, mahasiswa tetap belum puas. Mereka mendesak kejaksaan menunjukkan langkah nyata, bukan sekadar janji.
Bahkan, HMI mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak diindahkan. “Ini soal hajat hidup rakyat Majene. Korupsi APBD adalah persoalan serius yang tak bisa dibiarkan,” tegas Aslan.
Kini, kasus dugaan korupsi pengadaan kapal menjadi perhatian luas masyarakat Sulawesi Barat. Desakan mahasiswa menegaskan bahwa publik ingin melihat keberanian kejaksaan membuktikan komitmennya dalam menuntaskan perkara, bukan sekadar menunggu waktu.
(*)
