PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyinggung media yang mengkritik Pemerintah Kota Parepare. Pernyataan tersebut sebelumnya menuai sorotan setelah rekaman pidato dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD beredar luas.
Pemerintah Kota Parepare menjelaskan, pernyataan tersebut muncul dalam konteks pembahasan evaluasi pola kemitraan pemerintah daerah dengan media, khususnya terkait pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta.
Wali Kota Tasming Hamid menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengancam, mengintimidasi, apalagi membatasi kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia berharap pengarahan yang disampaikan dalam forum tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman, sehingga perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare. Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf,” ujar Tasming dalam klarifikasi yang disampaikan.
Menurutnya, kritik dan masukan dari media merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Media memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi kepada masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan.
Tasming menegaskan, Pemerintah Kota Parepare tetap terbuka terhadap pemberitaan kritis, selama disampaikan secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta. Ia juga menekankan bahwa kerja sama pemerintah dengan media tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pembatasan independensi jurnalistik.
“Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers dan memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media,” lanjutnya.
Wali Kota juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi dan hubungan kemitraan yang konstruktif, sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati.
Ia berharap klarifikasi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus menjaga suasana kondusif di Kota Parepare.
“Sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf. Mari kita terus membangun Parepare bersama-sama, dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, serta tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers,” tutup Tasming. (*)
