MAJENE, 12 November 2026 — Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene, M.Djazuli Muchtar Mahmud,S.P.,M.H.menggelar pertemuan silaturahmi bersama seluruh petugas P3K Paruh Waktu dan pegawai organik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempererat kebersamaan sekaligus memberikan arahan terkait tata kelola kehadiran dan pelaksanaan tugas para petugas di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa jumlah petugas P3K Paruh Waktu di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Majene berjumlah 146 orang, yang tersebar hingga ke Kecamatan Malunda, Sendana, Tammerodo, Tubo Sendana, Pamboang, Banggae, dan Banggae Timur. Data ini dinilai sudah selaras dan terintegrasi dengan sistem kepegawaian daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan data yang bermasalah.
“Kita punya paruh waktu 146 orang. Alhamdulillah, satu-satunya OPD yang datanya cocok dengan sistem kepegawaian daerah adalah kita. Ini yang membuat kita tenang saat menghadapi rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Majene terkait pengelolaan P3K paruh waktu,” ujar M.Djazuli Muchtar Mahmud.
Terkait jam kerja, beliau menegaskan bahwa status paruh waktu berbeda dengan pegawai penuh waktu. Jika penuh waktu bekerja delapan jam, maka paruh waktu setara dengan empat jam kerja. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk menyusun sistem jadwal shift, terutama bagi petugas yang berdomisili di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, agar terbagi dalam dua gelombang jam kerja sehingga kehadiran dan pelayanan tetap berjalan optimal. Petugas yang berada di wilayah lain seperti Pamboang diharapkan dapat beradaptasi dan mengatur kehadirannya sesuai kondisi lingkungan kerjanya masing-masing.
Mengenai penggajian yang belum terlaksana, M. Djazuli Muchtar, S. P., M.H. menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk dan proses lebih lanjut dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta pimpinan daerah. Meski demikian, beliau menekankan agar semangat kerja tidak surut.
“Penggajian memang masih kita tunggu, tapi pemantauan kehadiran tetap berjalan. Tetaplah bekerja dengan baik. Hak dan kewajiban itu harus seimbang — hak kita memang berhak mendapatkan gaji, tetapi kewajiban hadir dan bekerja harus tetap dilaksanakan. Sesuai perjanjian kerja yang tertulis dalam SK, pembayaran gaji juga menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Bekerjalah dulu dengan tulus, rezeki pasti ada jalannya,” pesannya.
Beliau juga menegaskan suasana kerja di Dinas Perhubungan berjalan kondusif dan aman, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masalah signifikan yang dihadapi saat rapat dengan DPRD Kabupaten Majene.
Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan kedisiplinan seluruh petugas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, terlepas dari keterbatasan yang sedang dihadapi.
Laporan Bahar
