Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menerima kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring dalam rangka Kegiatan Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Majene pada Kamis (12/11/2026) dan dibuka secara resmi oleh Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele.
Andi Syukri menyatakan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk pembinaan dan perhatian nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Majene.
Menurutnya, hasil SPI bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan cerminan jujur dari persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat, dan para ahli mengenai integritas pelayanan publik di daerah.
Secara terbuka, ia juga mengakui adanya keterlambatan pengunggahan data dukung tindak lanjut hasil SPI 2025 hingga surat pemberitahuan KPK tanggal 29 Oktober 2026 lalu.
“Kami tidak menutupi kekurangan ini. Justru inilah alasan utama mengapa pendampingan pada hari ini menjadi sangat penting bagi kami. Kami memaknainya bukan sebagai teguran, tetapi sebagai bentuk pembinaan,” ujarnya.
Guna memastikan kegiatan pendampingan berjalan optimal, Bupati telah mewajibkan Sekretaris Daerah, Inspektur, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan teknis pelaksana rencana aksi SPI untuk hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan sungguh-sungguh.
Kepada seluruh jajarannya, Bupati memberikan tiga instruksi utama, yakni bersikap transparan dengan menyampaikan apa adanya kendala di lapangan kepada Tim KPK, menjadikan pendampingan ini sebagai ruang belajar untuk memahami kriteria bukti dukung yang valid, serta meminta Inspektur segera mengoordinasikan percepatan pengunggahan agar seluruh data dukung tindak lanjut SPI 2025 terunggah 100 persen dan dapat diverifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Bupati Achmad Syukri menekankan bahwa Pemkab Majene berkomitmen penuh mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Ia berharap hasil SPI benar-benar mengubah pola kerja birokrasi secara konkret, mulai dari proses perizinan yang lebih cepat tanpa pungutan liar, pengadaan barang dan jasa yang transparan, hingga pengelolaan anggaran yang akuntabel.
“Kami tidak ingin SPI hanya menjadi kegiatan administratif tahunan. Melalui pendampingan ini, kami berharap mendapatkan arahan konkret agar rencana aksi yang telah disusun benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, tidak hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Diskominfo Majene
Editor Bahar
