BULUKUMBA TARGET TUNTAS– Layanan kesehatan di Puskesmas Bontobahari, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, kembali menjadi sorotan. Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK) melalui Ketua Umumnya, Andi Riyal, mempersoalkan adanya pembayaran bagi pasien pengguna BPJS di fasilitas tersebut, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Andi Riyal mengungkapkan kekecewaannya atas praktik penarikan biaya pemeriksaan di Puskesmas terhadap pasien yang seharusnya mendapatkan pelayanan gratis melalui BPJS Kesehatan. “Sangat disayangkan, pasien dengan BPJS masih dikenakan biaya pemeriksaan. Ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat,” ujar Riyal dengan nada kesal.
Dalam penelusurannya, Riyal mengonfirmasi langsung dengan petugas puskesmas terkait kebijakan tersebut. Salah seorang petugas menyatakan bahwa biaya pemeriksaan, termasuk tes darah, memang diatur dalam aturan pelayanan yang berlaku. “Menurut mereka, (pihak puskesmas,-red) itu sudah benar dan sesuai ketentuan,” ungkap Riyal.
Namun, setelah bertemu dengan Kepala Puskesmas Bontobahari untuk meminta klarifikasi, Kepala Puskesmas menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang membenarkan pembayaran tersebut. “Kepala Puskesmas bahkan menawarkan pengembalian dana sebesar Rp100.000 kepada pasien,” jelas Riyal.
Meski begitu, salah satu petugas pelayanan tetap bersikeras bahwa aturan BPJS mengizinkan penarikan biaya. “Petugas tersebut bahkan menelpon pihak BPJS dan meminta saya membuka Google untuk memverifikasi aturan yang dimaksud,” kata Riyal.
Merespons polemik ini, Riyal menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. “Jika aturan BPJS seperti ini, kami akan mempersoalkannya secara serius. Kami berharap Menteri Kesehatan segera turun tangan untuk memeriksa pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas,” tegasnya.
Selain itu, Andi Riyal mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika masalah ini tidak segera diselesaikan. “Kami tidak akan tinggal diam sampai ada kejelasan,” pungkasnya.
Polemik ini membuka pertanyaan serius mengenai efektivitas dan kepatuhan pelayanan kesehatan terhadap aturan BPJS, sekaligus menuntut perhatian lebih dari otoritas terkait.***
