MAMUJU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi sebagai dukungan terhadap program Sulbar Mandarras yang digagas Pemprov Sulbar dibawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, Kamis, 21 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Pandu Literasi Digital Kemenkomdigi RI, Shalahuddin, Dosen Fisip Hukum Unsulbar sekaligus Maheswara Pratama BPIP-RI, Farhanuddin, serta Penulis dan Duta Baca Sulbar, Muhammad Ridwan Alimuddin. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari pustakawan, tenaga perpustakaan, guru, dan pegiat literasi.
Dalam pemaparannya, Pandu Literasi Digital Kemenkomdigi RI, Shalahuddin, membawakan materi bertajuk “Digitalitas dan Literasi Digital”. Ia menyoroti perubahan besar yang terjadi akibat perkembangan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat.
“Hari ini hampir semua orang sudah online. Tapi belum tentu semua orang paham apa yang mereka akses di internet dan bagaimana teknologi memengaruhi sekaligus mengubah perilakunya,” ujar Shalahuddin.
Menurutnya, digitalitas telah melahirkan cara hidup dan interaksi sosial baru. Cara berpikir masyarakat berubah, begitu pula cara mempercayai sesuatu dan cara berinteraksi.
“Masalahnya, hidup kita sudah digital, tapi cara kita memahami dunia masih cara lama,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah persoalan domestik yang muncul di era digital, mulai dari kesenjangan teknologi, perbedaan antara citizen dan netizen, hingga kesenjangan sosial. Selain itu, fenomena digital juga memunculkan pergeseran otoritas yang bahkan menantang struktur otoritas mapan.
Shalahuddin menilai perkembangan teknologi turut memberi tekanan psikologis terhadap masyarakat, termasuk pada aspek mental dan identitas, serta memengaruhi cara dan kemampuan berpikir masyarakat.
Di sektor pendidikan, tantangan yang dihadapi semakin besar. Menurutnya, masyarakat kini lebih cepat bosan dan konten edukasi harus bersaing dengan hiburan digital yang lebih mudah viral.
“Selama ini kita sering menganggap literasi informasi digital cukup dengan pelatihan cara menggunakan aplikasi atau cara aman di internet. Padahal, yang lebih penting adalah memahami cara berpikir dan bagaimana dunia digital mengontrol kehidupan kita,” ungkap Shalahuddin.
Ia menambahkan, literasi juga berkaitan dengan M3S dan menjadi bagian dari rekayasa sosial. Rendahnya literasi bukan hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial dan akses internet masyarakat.
Dalam menjaga nalar publik, Shalahuddin menilai dibutuhkan peran bersama dari berbagai pihak. Guru berperan merawat cara berpikir generasi di ruang kelas, pegiat literasi membangun nalar kritis di akar rumput, sementara pustakawan berfungsi menjernihkan sumber informasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya membangun resiliensi digital melalui penguatan identitas dan nalar kritis, kemampuan memilah serta memverifikasi informasi, keamanan digital, hingga dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
“Kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi. Tapi kita bisa memastikan manusia tetap memegang kendali,” ujarnya.
Menurut Shalahuddin, literasi digital sejatinya bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, melainkan kemampuan tetap menjadi manusia yang memiliki arah di tengah derasnya perkembangan teknologi.
“Literasi digital bukan soal pintar pakai teknologi, tapi soal tetap jadi manusia yang punya arah di tengah teknologi,” tutup Shalahuddin.(Rls)
