MAJENE – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa kembali memanaskan halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene. Dengan membawa sejumlah tuntutan, massa aksi mendesak pihak dinas untuk segera mengusut tuntas dugaan kebobrokan manajemen, masalah transparansi keuangan, serta isu ketidaknyamanan pelayanan di Puskesmas Sendana 1.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menuntut agar Kepala Dinas Kesehatan tidak tinggal diam dan segera melakukan investigasi mendalam. Mereka mendesak adanya perbaikan tata kelola puskesmas, kejelasan nasib tenaga kesehatan (nakes) yang diisukan tertekan, hingga klarifikasi terkait rumor pemutusan kontrak sepihak terhadap dua dokter.
Menanggapi kepulan asap ban bekas dan riuhnya aspirasi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene langsung menemui massa aksi untuk memberikan jawaban dan klarifikasi secara langsung guna meredam simpang siur informasi.
Dinkes Gandeng Inspektorat Lakukan Investigasi Lapangan
Di hadapan para demonstran, Kepala Dinas Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap aspirasi masyarakat. Sebagai bentuk respons cepat atas tuntutan mahasiswa, pihaknya bersama Inspektorat Daerah (Irtal) telah turun langsung ke Puskesmas Sendana 1.
Investigasi tersebut dilakukan secara menyeluruh, menyasar tata kelola pelayanan, manajemen puskesmas, hingga pengelolaan keuangan internal.
”Berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara langsung yang telah kami lakukan bersama Inspektorat di lapangan, sejauh ini kami tidak menemukan adanya pelanggaran seperti isu-isu negatif yang beredar,” ujar Kepala Dinas Kesehatan di hadapan massa.
Menepis Isu Pemutusan Kontrak Dokter dan Mutasi Nakes
Kadis Kesehatan juga menjawab langsung poin tuntutan mahasiswa yang mengkhawatirkan adanya intimidasi nakes dan pemecatan dokter:
Pihak dinas menjelaskan bahwa hingga hari ini, tidak ada satu pun nakes dari Puskesmas Sendana 1 yang mengajukan mutasi atau pindah tugas, yang menandakan kondisi kerja di dalam masih kondusif.
Kabar mengenai pemutusan kontrak kerja dua dokter ditegaskan tidak benar. Faktanya, kedua dokter yang bersangkutan justru meminta agar masa kontrak kerja mereka diperpanjang oleh dinas.
Untuk itu, Kepala Dinas mengajak perwakilan mahasiswa untuk bersama-sama melakukan cross-check langsung ke lapangan agar tidak ada lagi informasi sepihak yang ditelan mentah-mentah tanpa bukti yang jelas.
Komitmen Kode Etik dan Tantang Mahasiswa Buka Audiensi
Mengenai tuntutan mahasiswa agar dinas menindak tegas pelanggaran operasional berat—seperti rumor penggunaan masker bekas—Kepala Dinas menyatakan sikap yang sangat tegas. Ia setuju bahwa tindakan semacam itu mencederai nurani dan sangat merugikan pasien. Jika hal tersebut memang terbukti, pihak dinas yang akan berdiri paling depan untuk menjatuhkan sanksi karena pelanggaran kode etik profesi yang fatal.
Sebagai penutup aksinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene menantang balik mahasiswa untuk melanjutkan aksi ini ke ruang diskusi yang lebih sehat. Pihak dinas membuka lebar pintu audiensi agar perwakilan mahasiswa dapat datang ke kantor, berdialog secara transparan, dan memeriksa langsung bukti-bukti yang dibutuhkan demi menyelesaikan masalah ini bersama-sama.
(*)
