PAREPARE– Beragam persoalan masyarakat, mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial, hingga keterlambatan pengangkutan sampah, mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Parepare, Sri Tanty Mariani Nasrah, di Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Ujung, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Lago’ta Cafe dan Resto tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan dan kebutuhan kepada legislator dari Komisi I DPRD Parepare tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sri Tanty yang juga menjabat Ketua I TP PKK Kota Parepare menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja sektor informal seperti petani dan buruh bangunan.
“BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Petani juga wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan, begitu pun buruh bangunan. Pendaftarannya gratis. Jadi, bagi yang belum memiliki, segera mendaftarkan diri,” ujarnya.
Salah seorang warga Kelurahan Lapadde, Rasmawati, mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri milik cucunya yang menunggak. Ia ingin mengalihkan kepesertaan tersebut ke program pemerintah karena kondisi ekonomi keluarganya berubah.
Menurutnya, ayah cucunya sebelumnya bekerja sebagai fotografer, sedangkan saat ini bekerja serabutan. Kondisi tersebut membuat keluarga kesulitan membayar tunggakan BPJS yang disebut mencapai sekitar Rp20 juta.
Menanggapi keluhan itu, Sri Tanty mengarahkan warga untuk mendatangi kantor BPJS Kesehatan guna mendapatkan informasi dan pendampingan terkait pengalihan kepesertaan ke program pemerintah.
Ia juga menjelaskan mekanisme pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan. Menurutnya, pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui perusahaan dengan melampirkan data jumlah pekerja dan KTP masing-masing karyawan. Meski didaftarkan secara kolektif, kartu kepesertaan tetap dimiliki secara pribadi.
Persoalan kebersihan lingkungan turut menjadi perhatian. Muhtar Japar mengeluhkan keterlambatan pengangkutan sampah di sekitar Samparaja, khususnya ranting pohon dan sampah lain yang menumpuk di pinggir jalan hingga memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Merespons hal tersebut, Sri Tanty langsung menghubungi Lurah Ujung Bulu, Hasrah, melalui sambungan telepon untuk meminta tindak lanjut. Ia juga mendorong koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar persoalan pengangkutan sampah segera ditangani.
Perwakilan kelurahan menyampaikan bahwa warga dapat mendokumentasikan tumpukan sampah melalui foto dan mengirimkannya kepada lurah maupun RT/RW setempat agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, warga bernama Ucu mempertanyakan perubahan data desil yang berdampak pada kepesertaan bantuan sosial. Ia menyebut sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar, meskipun kondisi ekonominya dinilai masih membutuhkan.
Menanggapi persoalan tersebut, Sri Tanty menyarankan warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya agar melapor ke pemerintah kelurahan untuk dilakukan pengecekan dan pengusulan perbaikan data.
Ia mengakui persoalan data desil menjadi keluhan masyarakat karena perubahan status kesejahteraan dapat memengaruhi kelayakan penerima bantuan sosial. Karena itu, pendataan harus dilakukan secara akurat berdasarkan kondisi dan penghasilan keluarga.
Sri Tanty juga mengimbau masyarakat lanjut usia berusia di atas 70 tahun agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial dengan membawa KTP untuk memperoleh informasi mengenai layanan bantuan, termasuk program makanan siap saji.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online karena riwayat pinjaman dapat tercatat dalam sistem pendataan keuangan.
Sri Tanty menegaskan akan memperjuangkan aspirasi warga yang membutuhkan bantuan melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan instansi terkait.
“Kalau memang wajib dibantu, akan saya perjuangkan. Kita bisa berkoordinasi dengan lurah agar persoalan masyarakat dapat diakomodasi,” tegasnya.
Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah dan pihak terkait.
Sri Tanty juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan membenahi Kota Parepare demi mewujudkan daerah yang sejahtera dan maju. (*)
