Pinrang,targettuntas.id— Alih-alih mendapatkan kemudahan untuk perjalanan mendesak, seorang warga Kabupaten Pinrang yang hendak bertolak ke Mamuju, Sulawesi Barat, justru harus menelan pil pahit kekecewaan. Niat baik warga tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) guna keperluan perjalanan pagi buta dipersulit oleh aturan lokal di Pinrang, yang ironisnya berbanding terbalik dengan temuan data digital transaksi subsidi yang mencurigakan.
Kasus ini membuka kotak Pandora terkait carut-marut pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelusuran dari bukti digital sistem rekaman pembelian BBM subsidi, kendaraan dengan nomor polisi DD 1246 XBO tercatat melakukan transaksi di SPBU 7492204—yang dikenal sebagai SPBU Pertamina Kalongkong, berlokasi di Jl. Poros Galesong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
Yang mengganjal dan memantik aroma penyelewengan, dalam data sistem tersebut tertera transaksi terakhir sebesar 34,50 liter pada tanggal 8 November 2026 pukul 17:50 WIB, dengan sisa kuota pengisian rata-rata tangki masih tersisa 57,50 liter atau setara Rp575.000.
Pertanyaan besarnya: Bagaimana bisa sebuah kendaraan mencatatkan transaksi dan sisa kuota subsidi di Kabupaten Takalar, sementara sang pemilik kendaraan berada di Pinrang dan berjuang mendapatkan BBM untuk rute lintas provinsi ke Mamuju?
Kondisi ini memperlihatkan celah besar atau bahkan dugaan penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi (seperti pemalsuan barcode atau data-mapping kendaraan siluman) yang kerap merugikan masyarakat lapisan bawah. Di saat warga biasa yang taat aturan kesulitan mengisi BBM untuk mobilitas mendesak akibat batasan sistem yang ketat, oknum atau kendaraan lain justru diduga leluasa mempermainkan kuota subsidi lintas wilayah.
“Ini bukan sekadar soal pelayanan yang buruk di SPBU, melainkan indikasi kuat lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Ada ketidakwajaran ketika warga asli yang butuh untuk perjalanan dinas/keluarga dipersulit, sementara data transaksi justru menunjukkan anomali lokasi yang jauh lintas kabupaten,” tegas pemerhati kebijakan publik setempat.
Publik kini menuntut ketegasan PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Regional Sulawesi serta aparat penegak hukum untuk turun tangan. Audit menyeluruh terhadap sistem barcode, integritas operator SPBU Kalongkong di Takalar, hingga pola pengawasan di SPBU wilayah Pinrang wajib dilakukan segera. Jangan sampai subsidi energi negara yang menjadi hak rakyat kecil justru menjadi ajang permainan bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan investigasi atas aduan masyarakat serta bukti tangkapan layar data elektronik resmi sistem SPBU demi menegakkan transparansi publik.
(Muh.sabir)
