Pinrang, targettuntas.id— Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang mulai mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Agenda penting tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dengan agenda penyampaian resmi Ranperda APBD TA 2027 serta penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang, Senin (9/11).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang H. Nasrun Paturusi serta dihadiri oleh Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, serta pihak terkait lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Sudirman Bungi mengungkapkan bahwa pengajuan Ranperda APBD merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi ini mewajibkan kepala daerah untuk mengajukan rancangan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama.
Lebih lanjut, Wabup Sudirman memaparkan bahwa estimasi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan menembus lebih dari Rp1,2 triliun, atau mengalami peningkatan sekitar Rp58 miliar jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
Peningkatan signifikan tersebut ditopang oleh proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah lebih dari Rp13 miliar, serta pendapatan transfer yang meningkat lebih dari Rp45 miliar.
Sejalan dengan proyeksi pendapatan tersebut, belanja daerah juga direncanakan berada pada angka lebih dari Rp1,2 triliun dengan kenaikan sekitar Rp58 miliar. Berdasarkan estimasi ini, struktur APBD dirancang dalam kondisi berimbang tanpa defisit, dengan pembiayaan daerah berada pada posisi nihil.
Wabup Sudirman menegaskan bahwa peningkatan struktur anggaran ini harus dikawal dengan perencanaan yang cermat dan berbasis skala prioritas. Tujuannya agar setiap alokasi anggaran tidak sekadar menjadi pemenuhan administratif semata, melainkan benar-benar berdampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan konstruktif dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan daerah,” ujar Sudirman Bungi.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Pinrang dan DPRD, Ranperda APBD TA 2027 diharapkan mampu disempurnakan menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran — mulai dari peningkatan infrastruktur, mutu pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga sektor-sektor strategis lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Pinrang.
(Muh.sabir)
