PAREPARE — Rekaman audio pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid mendadak viral dan beredar luas di tengah masyarakat serta kalangan jurnalis dan media se Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dalam rekaman tersebut, Tasming Hamid melontarkan pernyataan keras, termasuk menyinggung frasa “halal darahnya”, saat membahas dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan media massa di Kota Parepare.
Itu diutarakan Tasming Hamid saat memimpin momen monitoring dan evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium Habibie Ainun Rujab Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan kontroversial itu mencuat ketika Tasming menyoroti sikap sejumlah media lokal yang tetap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah, meskipun telah terikat kontrak kerja sama resmi dengan pihak pemda.
Tasming juga sempat menggunakan analogi keras terhadap profesi Jurnalis dan media di Kota Parepare.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?,” ungkapnya.
Dia menyebut, media yang melontarkan kritik kepada pemerintah “Halal Darahnya”.
”Jadi, Pak Kadis AA, BB tidak ada istilah abu-abu. Di agama saja itu tidak ada istilah Bali Bella’ (bermuka dua). Bali Bella’ itu haram itu, halal darahnya itu yang Bali Bella. Tidak ada Pak, Bali Bella,” ujar Tasming dalam rekaman tersebut.
Istilah lokal yang digunakan dalam arahannya itu kontan menjadi sorotan publik dan menuai beragam reaksi, terutama di kalangan insan pers.
Sejumlah pihak menilai diksi tersebut berlebihan dan berpotensi memicu intimidasi psikologis terhadap kebebasan pers dan independensi jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial di daerah.
Jurnalis Parepare, Darwiaty Dalle mengatakan, ucapan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid sudah mencederai profesi jurnalis dan media di Kota Parepare.
“Dengan arogan, Tasming terang-terangan melontarkan pernyataan provokatif mengancam keselamatan jurnalis bahkan menghalalkan darah media yang mengkritik pemerintahannya,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Darwiaty mengungkapkan, sebagai pimpinan daerah dan pelayan publik, Tasming Hamid dan jajaran pemerintahan di Parepare semestinya bersikap terbuka dan menerima setiap kritik yang berbasis fakta yang ditulis oleh jurnalis.
“Pelaksana pemerintahan di Kota Parepare mesti sadar, bahwa bekerja untuk melayani masyarakat termasuk kebutuhan keterbukaan informasi untuk publik melalui jurnalis,” ungkapnya.
(*)
