Jakarta, Target Tuntas—- Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Persetujuan ini diumumkan dalam Rapat Kerja yang dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Senin (9/9).
Menteri AHY menyebutkan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk melanjutkan program Reforma Agraria dan mendukung tugas-tugas kementerian di seluruh tingkat, dari pusat hingga daerah. Alokasi anggaran meliputi Rp4,28 triliun untuk Dukungan Manajemen, Rp2,02 triliun untuk Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, dan Rp156 miliar untuk Penataan Ruang.
Penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp3,2 triliun juga diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan pertanahan elektronik. Menteri AHY menegaskan, “Dengan anggaran tambahan Rp200 miliar, kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas layanan Sertipikat Tanah Elektronik di 445 Kantor Pertanahan.”
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menandatangani persetujuan anggaran dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini, menyatakan, “Kami mengapresiasi kerja keras Kementerian ATR/BPN dan berharap implementasi anggaran ini dapat mendukung pencapaian tujuan kementerian.”
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta anggota Komisi II dari berbagai fraksi. (Lf.N.Syam).
