Jakarta, TARGETTUNTAS.ID – Senin pagi, 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Salah satu sorotan utama adalah perubahan besar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Di era baru ini, Kemenkumham akan bertransformasi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian terpisah: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Transformasi ini menjadi simbol langkah maju dalam birokrasi Indonesia. Menteri Hukum yang baru, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa Kemenkumham siap menjadi contoh bagi kementerian lain dalam hal transformasi kelembagaan. “Pemecahan dan penggabungan kementerian ini adalah kebijakan presiden yang bertujuan memperkuat fokus, fungsi, dan program,” kata Supratman di Graha Pengayoman.
Rencana Tuntas pada Juni 2025
Walau pemisahan ini membawa tantangan, Supratman optimis semuanya akan rampung paling lambat pada Juni 2025. Tim Transisi Kemenkumham yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Nico Afinta sudah merumuskan langkah-langkah penting, termasuk penyusunan draft SKB 3 menteri dan revisi anggaran.
“Kami telah menyiapkan laporan keuangan yang transparan dan strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan transisi berjalan lancar,” ujar Nico. Dari pengelolaan aset hingga penataan ruang kerja menteri, semua aspek akan dipantau ketat oleh tim transisi.
Sejarah Panjang Kemenkumham
Perubahan ini menambah babak baru bagi Kemenkumham yang memiliki sejarah panjang sejak 1945. Mulai dari Departemen Kehakiman hingga menjadi Kementerian Hukum dan HAM, kini di era Presiden Prabowo, Kemenkumham resmi bertransformasi menjadi Kementerian Hukum.
Kabinet Merah Putih di bidang hukum dan HAM kini dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator dan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Pemimpin-pemimpin baru ini diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.
(*/TT)
Narahubung:
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
Hantor Situmorang
