KAJI Demo Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Eks Bupati Konut, Tersangka Korupsi Belum Ditangkap!

Foto: Konsorsium Aktivis Jakarta Indonesia (KAJI-Indonesia) Berunjuk Rasa di Depan KPK Tuntut Penahanan Eks Bupati Konawe Utara.

JAKARTA, TARGET TUNTAS– Konsorsium Aktivis Jakarta Indonesia (KAJI-Indonesia) kembali menggelar unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) pada Senin, 11 November 2024, terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara (Konut), inisial AS. Massa dari KAJI-Indonesia mempertanyakan kinerja KPK RI dalam menangani dugaan kasus tersebut, di mana AS diduga telah merugikan negara sebesar 2,7 triliun rupiah.

Diketahui, meskipun AS telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017, hingga saat ini eks Bupati Konawe Utara tersebut belum juga ditahan dalam kasus dugaan korupsi yang diduga telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Akbar Rasyid, Koordinator Aksi KAJI-Indonesia, mengkritik lambatnya kinerja KPK RI dalam menangani kasus ini, yang dianggap menciptakan kontroversi dalam proses penegakan hukum.

“Kasus dugaan korupsi sebesar 2,7 triliun yang melibatkan tersangka AS menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. KPK harus lebih sigap dalam memastikan bahwa setiap dugaan kasus yang diusut berujung pada tindakan tegas, termasuk pemulihan kerugian negara, bukan sekadar menetapkan status tersangka tanpa ada pemulihan yang nyata,” ujar Akbar dalam orasinya.

Akbar juga menyarankan agar regulasi dan mekanisme internal KPK diperbaiki, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari kewajiban mengembalikan kerugian negara. Ia menambahkan bahwa penanganan dugaan kasus ini sangat ironis, mengingat tersangka AS diduga kuat kebal hukum, yang menyebabkan mantan Bupati Konawe Utara tersebut lolos dari penahanan.

KAJI-Indonesia pun menantang KPK untuk segera melakukan penahanan terhadap AS dan menuntut agar dugaan kasus korupsi ini segera ditindaklanjuti dengan tegas, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

Sementara itu, pihak KPK terkait tuntutan tersebut yang dikonfirmasi, belum minat menjawab.(S-1Tulisan).