MAJENE – Pemerintah Kabupaten Majene terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar Kantor Cabang Majene.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula BPMP Provinsi Sulawesi Barat pada Senin, 11 Mei 2026.
Fokus utama kerja sama tersebut adalah penyediaan fasilitas Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah bagi Pemerintah Kabupaten Majene melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Bupati Majene, Achmad Syukri Tammalele, didampingi Wakil Bupati Majene, Ritamariani Basharoe, serta Sekretaris Daerah Majene, Ardiansyah. Turut hadir pula sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pimpinan dari Bank Sulselbar Cabang Majene.
Dalam sambutannya, Bupati Majene menegaskan bahwa penerapan Kartu Kredit Indonesia menjadi tonggak penting dalam transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Dia menyebut, penggunaan KKI merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sekaligus mendorong efisiensi belanja pemerintah.
“Dengan KKI, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menjadi lebih fleksibel, transparan, dan terdokumentasi secara digital dengan baik,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia juga menginstruksikan seluruh jajaran OPD agar segera beradaptasi dengan sistem transaksi non-tunai tersebut.
Menurutnya, digitalisasi keuangan merupakan kunci dalam mempercepat sirkulasi ekonomi daerah serta meminimalisir potensi kesalahan administratif yang kerap terjadi pada sistem manual.
Pada kesempatan yang sama, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene memaparkan capaian kinerja pendapatan daerah yang menunjukkan tren positif.
Peningkatan tersebut dinilai tidak terlepas dari penerapan berbagai kanal pembayaran non-tunai yang semakin memudahkan masyarakat.
Digitalisasi sektor pajak dinilai mampu meningkatkan efisiensi pemungutan sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka tanpa harus mengantre di loket pembayaran.
Sinergi antara TP2DD, Bapenda, dan pihak perbankan diharapkan dapat terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, pihak Bank Sulselbar Cabang Majene menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan pendampingan teknis kepada seluruh OPD dalam mengimplementasikan fasilitas KKI.
Dukungan tersebut mencakup pelatihan penggunaan sistem hingga penguatan infrastruktur transaksi digital.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi penanda dimulainya babak baru dalam tata kelola keuangan daerah Kabupaten Majene yang lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol terjalinnya kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mendorong kemajuan daerah berbasis digital.
(*)
