Enrekang, TARGETTUNTAS.ID – Keresahan tengah mengemuka di 112 desa se-Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Sejumlah perangkat desa mengeluhkan belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2024, khususnya untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap), operasional, dan kegiatan desa yang bersumber dari dana tersebut. Situasi ini diperparah dengan macetnya pencairan sejak Oktober hingga Desember 2024.
Keluhan datang dari berbagai penjuru desa. Beberapa kegiatan yang sudah berjalan kini terancam tak bisa diselesaikan karena anggaran tak kunjung turun. Perangkat desa pun belum menerima hak mereka.
“Untuk tahun ini (2025) Staf hanya dibayar sampai Mei. Sementara untuk Oktober sampai Desember 2024 lalu, belum terbayarkan,” ungkap beberapa perangkat desa yang enggan disebutkan namanya. Ia juga menyebutkan bahwa janji pencairan yang sempat dilontarkan awal tahun ini belum juga terealisasi hingga memasuki Agustus.
Persoalan ini turut disorot aktivis LSM Snack Markus, Syarifah. Ia menilai pemerintah kabupaten lalai dalam memastikan hak-hak perangkat desa terpenuhi. “Alasan klasik soal kemampuan keuangan daerah tak bisa terus digunakan sebagai tameng. ADD ini hak desa,” tegasnya.
“Update terakhir, baru tujuh desa yang sudah menerima pencairan tahap pertama,” ungkapnya.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana roda pemerintahan desa bisa berjalan tanpa anggaran operasional dan gaji perangkat yang jelas? Sementara itu, masyarakat di tingkat paling bawah justru menjadi pihak yang paling terdampak dari stagnasi fiskal ini.
(*)
