PANGKEP – Anggota Komisi II sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Taufan Pawe, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkep.
Ia menilai sistem pengawasan internal di daerah tersebut berjalan sangat efektif dan konsisten berada di jalur yang benar (on the track).
Hal ini terungkap saat Taufan Pawe melakukan kunjungan kerja pengawasan di Ruang Rapat Kantor Bupati Pangkep, Kamis (9/4/2026).
“Saya melihat tata kelola di Pangkep ini sangat sehat. Terbukti dengan raihan opini WTP 13 kali berturut-turut dan keberhasilan menjadi yang terbaik di Sulawesi Selatan dalam penyerapan anggaran, bahkan menembus peringkat 20 besar nasional,” ujar Taufan Pawe di hadapan peserta rapat.
Dalam arahannya, Taufan Pawe menekankan pentingnya posisi Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan yang harus menjunjung tinggi profesionalisme dan independensi.
Ia mengingatkan agar fungsi audit tidak disalahgunakan, melainkan menjadi sarana pembinaan yang objektif bagi para aparatur.
”Inspektorat harus bekerja secara profesional dan independen. Pengawasan yang dilakukan jangan sampai menjadi instrumen yang ‘mematikan’ karir ASN tanpa dasar yang kuat,” tegas Taufan Pawe.
Ia menambahkan, Inspektorat harus menjadi mitra yang membimbing ASN agar bekerja sesuai koridor hukum sehingga pengembangan karir mereka berjalan sehat dan adil.
Bupati Pangkep, Yusran Lalogau, membenarkan bahwa peran pengawasan internal kini menjadi lebih krusial. Terlebih, saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan besar berupa pemangkasan anggaran yang mencapai 245 Miliar.
”Kami sangat mengandalkan peran Inspektorat untuk memastikan efisiensi anggaran tetap tepat sasaran. Di tengah tekanan fiskal yang signifikan ini, kualitas pelayanan publik tidak boleh dikorbankan,” ungkap Yusran.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan agar setiap kebijakan yang diambil daerah tetap selaras dengan program prioritas nasional.
Sebagai anggota Badan Anggaran, Taufan Pawe juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam pengawasan pendapatan daerah, khususnya terkait Sumber Daya Alam (SDA).
Ia meminta Inspektorat bersama Bappeda dan Badan Keuangan untuk segera menyusun laporan detail terkait potensi pajak dan percepatan sertifikasi aset daerah di wilayah kepulauan.
”Hati-hati terhadap ‘akrobat anggaran’. Program harus selaras antara perencanaan dan realisasi,” pesannya.
Taufan Pawe pun berharap Inspektorat terus mengawal tren positif ini agar Pangkep tetap menjadi acuan dalam penyerapan anggaran dan akuntabilitas pemerintahan di Sulawesi Selatan.
Rapat tersebut juga menjadi wadah bagi berbagai kepala dinas untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari kebutuhan insentif tenaga kesehatan di wilayah kepulauan hingga kendala infrastruktur laut.
Yusran berharap sinergi antara kebijakan pusat dan pengawasan daerah mampu memberikan solusi nyata bagi tantangan geografis unik yang dimiliki Kabupaten Pangkep.
(*)
