MAJENE – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Majene, Senin (27/4/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam upaya penguatan hak-hak dasar masyarakat pesisir.
Usai memberikan kuliah umum di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Wamen HAM didampingi langsung oleh Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, S.E., M.M., meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan di Kelurahan Baurung.Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Achmad Syukri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat adalah wujud nyata komitmen dalam pemenuhan hak asasi manusia. Mengingat kondisi geografis Majene yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pembangunan infrastruktur bagi nelayan menjadi prioritas utama.
“Bagi kami, program pembangunan kampung nelayan adalah program pemenuhan HAM. Di dalamnya terdapat hak atas tanah, tempat tinggal yang layak, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para nelayan kita,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa menjaga kelestarian laut sama artinya dengan menjaga kehidupan. Menghormati hak nelayan adalah bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
“Kami berkomitmen menjadikan Majene sebagai daerah yang Maju, Mandiri, dan Berbudaya, dengan tetap mengedepankan indikator pembangunan manusia yang kini terus menunjukkan perbaikan,” tambahnya di hadapan rombongan Kemenkumham RI dan jajaran Forkopimda.
Senada dengan hal tersebut, Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan bahwa paradigma HAM di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini lebih menekankan pada pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).
“Selama ini HAM seringkali hanya didefinisikan sebagai urusan politik atau demokrasi. Namun yang paling krusial sebetulnya adalah hak atas kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan yang bersih. Inilah yang sedang kita saksikan di Kampung Nelayan Merah Putih ini,” jelas Mugiyanto.
Ia juga menekankan pentingnya peran strategis Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk di lokasi tersebut. Mugiyanto meminta agar program ini benar-benar dirancang untuk memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi warga lokal.
“Saya titip kepada Pak Bupati, tolong dipastikan program ini terwujud dengan baik. HAM harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan, hingga hunian layak bagi nelayan,” tegasnya.
Kegiatan berlangsung hangat dengan adanya dialog interaktif antara rombongan kementerian, unsur Forkopimda, dan warga setempat. Turut hadir mendampingi antara lain Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Minafrizal Manan, Staf Ahli Prof. Rumadi, serta Kakanwil Kemenkumham Sulbar Budi Sarwono.
Setelah agenda di Kelurahan Baurung selesai, rombongan dijadwalkan bertolak menuju Mamuju untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di tingkat provinsi. Kunjungan ini mempertegas komitmen Pemkab Majene dalam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
(Bahar)
