PAREPARE — Polemik pernyataan Wali Kota Parepare terkait ‘halal darah’ media mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri kini tengah menyusun laporan resmi untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait polemik tersebut.
“Kami dari inspektorat sedang menyusun laporan ke Pak Menteri,” ujar Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Harun menegaskan bahwa Mendagri memiliki perhatian khusus terhadap dinamika serta jalannya roda pemerintahan di daerah. Laporan yang disusun Itjen nantinya akan memuat fakta-fakta di lapangan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Tentunya Pak Mendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan sangat atensi terhadap jalannya pemerintahan di daerah,” jelasnya.
“Tentunya Inspektorat Jenderal memberikan fakta yang terjadi kepada Menteri. Tentunya Menteri akan mempertimbangkan langkah selanjutnya,” sambung Harun.
Terkait mekanisme pengawasan berjenjang, Harun menyinggung peran gubernur. Merujuk pada aturan yang ada, pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota secara langsung berada di tangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Sesuai dengan PP 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Daerah, sebenarnya ada lapis-lapis pengawasan dan pembinaan. Untuk kabupaten/kota pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, jenderal bintang satu ini secara khusus menyampaikan apresiasi kepada insan pers. Ia menegaskan pentingnya peran media massa yang objektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Terima kasih kami untuk teman media yang secara objektif melaksanakan peran jurnalistik sebagai penyeimbang dan kontrol pelaksanaan pemerintahan. Hormat bangga kami,” tutupnya.
(*)
