PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare secara resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kota Parepare tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Parepare.
Pandangan resmi Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tersebut dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare yang dipimpin oleh Ketua DPRD serta dihadiri oleh jajaran anggota dewan pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam pidato pandangan yang disampaikan, Pemkot Parepare memberikan apresiasi tinggi kepada lembaga legislatif atas inisiatif pengajuan Ranperda tersebut. Regulasi ini dinilai sangat krusial karena berfokus pada penyesuaian ketentuan terkait hak keuangan, fasilitas, serta penertiban tata kelola barang milik daerah, khususnya kendaraan dinas dan rumah negara, agar selaras dengan dinamika peraturan perundang-undangan terbaru.
Kehadiran aturan ini dipandang penting guna menunjang produktivitas dan kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memperjuangkan aspirasi rakyat, sekaligus menciptakan pola pengelolaan pemerintahan yang seimbang dan serasi antara eksekutif dan legislatif.
Pemerintah kota menyoroti bahwa pokok perubahan dalam Ranperda ini mencakup penataan ulang ketentuan kendaraan dinas dan rumah negara untuk meningkatkan tertib administrasi serta sinkronisasi regulasi. Berdasarkan konsep pengaturan tersebut, regulasi ini menetapkan standar penyediaan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus melarang pemberian tunjangan perumahan atau transportasi secara bersamaan dengan fasilitas fisik.
Selain itu, aturan ini mengizinkan pemindahtanganan kendaraan dinas yang tidak terpakai untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, serta membatasi besaran tunjangan agar senantiasa berpedoman pada standar daerah dan tidak melebihi tingkat provinsi.
Menanggapi proses penyusunan yang telah melalui konsultasi publik, Pemkot Parepare menyarankan agar pada tahapan selanjutnya DPRD melibatkan lebih banyak stakeholder terkait guna memperkaya muatan substansi Ranperda dan menyisipkan kearifan lokal khas Kota Parepare.
Pemerintah juga mengingatkan agar pembentukan produk hukum daerah ini senantiasa mematuhi prosedur yang berlaku, sehingga menghasilkan regulasi yang inovatif, responsif, solutif, serta bebas dari tumpang tindih aturan melalui harmonisasi yang matang dengan regulasi di atasnya.
Dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT serta mengucap Bismillaahirrahmaanirrahiim, Pemerintah Kota Parepare secara resmi menyatakan menerima Ranperda inisiatif DPRD tersebut agar dapat segera dilanjutkan ke tahap pencermatan dan pembahasan mendalam dalam rapat-rapat DPRD berikutnya.
(*)
