MAJENE, TARGETTUNTAS.ID – Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kabupaten Majene Provinsi Sulbar, membantah keras isu adanya pencairan dana kas yang raib senilai Rp 9,3 milyar. Kisruh ini mencuat ketika adanya aksi demo yang dipimpin langsung salah satu pasangan calon wakil bupati Majene.
“Bahwa penarikan uang kas di Perusda tak pernah terjadi. Apalagi saat ini belum ada RKP sejak saya dilantik menjadi Direktur Perumda. Apalagi, setelah PJs Bupati Majene mengeluarkan surat edaran pembekuan selama belum ada RKP. Ini juga menjadi persoalan serius karena karyawan kita belum dapat diberikan hak berupa gaji,” kata Direktur Perumda Aneka Usaha Majene, Moch Luthfie Noegraha kepada sejumlah wartawan di Majene, Jum’at 22/11/2024.
Menurutnya, dana kas Perumda yang semula disimpan di rekening BNI kini dana kas itu telah tersimpan di BPD Sulselbar. Jadi, tidak ada penarikan dana kas, tetapi yang terjadi adalah pemindahbukuan ke rekening BPD Sulselbar.
Luthfi secara tegas bahwa kondisi pengelolaan keuangan di Perusda sebelum ia menjabat terjadi permasalahan. Dan hal ini juga bakal dilaporkan ke Polda Sulbar untuk mengusut secara tegas terkait adanya praktek perbuatan kejahatan korupsi.
Jadi kata dia, masyarakat Majene diharapkan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang menghubungkan gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.
“Jika ada oknum masyarakat menuduh saya maka saya minta laporkan saya secara hukum. Jangan kaitkan dengan isu politik. Perlu saya tegaskan bahwa tidak benar bila dana Perusda dicairkan untuk kepentingan politik. Jangankan 10 miliar, satu sen pun saya akan menolak mengeluarkan kas yang tidak sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Luthfie juga bersedia menyiapkan bukti-bukti berupa rekening Koran alur keuangan kas perusda yang terjadi selama ini. Intinya, jangan ada yang politisasi yang seolah-olah dana kas itu dicairkan untuk salah satu pasangan calon. Itu tidak benar dan saya siap pertaruhkan jabatan saya jika dana itu disalahgunakan.
Sementara itu, Pj.s Bupati Majene, Habibi menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan pihak Perumda untuk menarik benang merahnya.
“Berikan kami waktu untuk mengurai masalah ini. ” Tutupnya.
(TT)
