Mamasa, TARGETTUNTAS.ID – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talimbung, Tandi Minanga, mengungkapkan kritik keras terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa terkait sejumlah keluhan masyarakat yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Tandi, salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah kartu BPJS kesehatan yang tidak aktif akibat Pemda tidak membayar iuran sejak awal Januari 2025. “Banyak masyarakat yang terkendala dalam mendapatkan pengobatan di puskesmas maupun rumah sakit karena BPJS mereka dinonaktifkan. Berdasarkan informasi, sekitar 21 ribu kartu BPJS ditanggung Pemda tetapi tidak aktif,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti keterlambatan pembayaran siltap (penghasilan tetap), operasional, dan tunjangan bagi kepala desa, aparat desa, serta BPD. Menurut data yang diperolehnya, siltap dan operasional masih tersisa 2 bulan di tahun 2023 serta 7 bulan di tahun 2024 yang belum dibayarkan. “Persoalan ini merugikan banyak pihak dan menunjukkan kelalaian Pemda dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, keluhan juga datang dari tenaga honorer, dokter, dan perawat yang belum menerima gaji selama beberapa bulan terakhir. Menurut Tandi, hal ini mencerminkan hilangnya nurani dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi atau keuangan, tetapi sudah menjadi krisis moral dan kemanusiaan. Pemerintah seharusnya hadir untuk kesejahteraan masyarakat, bukan mengabaikan hak-hak mereka,” lanjutnya.
Rencana Aksi Besar-Besaran
Sebagai bentuk protes, Tandi bersama rekan-rekannya dari Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Mamasa, kepala desa, aparat desa, serta sejumlah organisasi mahasiswa dan jaringan pemuda, berencana menggelar aksi besar-besaran. Aksi tersebut, yang akan digelar mulai Rabu hingga Jumat mendatang, akan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu.
“Kami terpanggil untuk bergerak karena pemerintah tidak lagi menunjukkan kepedulian. Kami akan menghentikan semua aktivitas pemerintah sampai permasalahan ini diselesaikan,” tegas Tandi, yang juga menjadi salah satu presidium aksi.
Tandi menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat yang masih memiliki nurani dan kepedulian terhadap Mamasa untuk bergabung dalam aksi ini. “Ini saatnya kita bersatu dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jangan diam, mari bergerak bersama!”
Ia juga menuntut Penjabat (PJ) Bupati Mamasa, Muhammad Zain, untuk segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan prioritas kebijakan Pemda. “Jangan habiskan anggaran untuk kegiatan seremonial sementara kebutuhan dasar masyarakat diabaikan,” pungkasnya.
Aksi yang direncanakan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menuntut perubahan dan memastikan pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
(Ayu)
