TARGETTUNTAS.ID — Komitmen memperjuangkan kepentingan tenaga honorer dan ASN lokal ditunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. Bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Parepare, rombongan DPRD melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, membahas ketidakjelasan kelanjutan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di Parepare, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menpan-RB terbaru.
“Kami datang menyampaikan kegelisahan ribuan tenaga honorer dan CPNS yang telah melalui semua tahapan seleksi. Mereka telah lolos, melengkapi berkas, dan siap menerima SK pengangkatan. Namun, dengan adanya SE ini, proses mereka seolah dibekukan,” ujar Kaharuddin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah menuntaskan seluruh persyaratan administratif dan bahkan mengalokasikan anggaran untuk gaji ASN baru. Data menunjukkan, terdapat 1.032 calon PPPK dari database BKN yang telah menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan masuk tahap pengusulan NIP.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin dan anggota Komisi II, Taufan Pawe, yang menerima audiensi tersebut, mengakui banyak daerah mengeluhkan hal serupa. Taufan menyebut, Komisi II akan segera menggelar rapat evaluasi menyangkut SE Menpan-RB, guna menyusun formulasi yang adil.
“Kalau ada daerah yang sudah siap, baik dari sisi anggaran maupun administrasi, kenapa harus menunggu? Pemerintah Pusat seharusnya memberi ruang. Yang belum siap, diberi waktu maksimal sampai Maret 2026,” ujar Taufan.
DPRD Parepare berharap, audiensi ini bisa menjadi jembatan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK, sekaligus menjadi preseden positif bahwa keberpihakan terhadap tenaga pengabdi daerah harus dikedepankan dalam kebijakan nasional. (*)
