PANGKEP – Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tata kelola anggaran negara, Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi Selatan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan (Kejari Pangkep), Rabu (6/5/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Korwil Sulsel BPI KPNPA RI, Amiruddin, yang diterima hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkep, Jhon Ilef Malamassam, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Bidang Intelijen (Kasi Intel) Harsady Hermawan, S.H., M.H.
Amiruddin menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah konkret lembaga pengawas independen dalam membangun komunikasi dua arah dengan aparat penegak hukum.
Fokus utama pertemuan tersebut adalah menyelaraskan langkah dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pangkep.
”Kegiatan ini kami laksanakan sebagai bentuk koordinasi strategis terkait pengawasan anggaran dan pemberantasan korupsi. Kami ingin memastikan peran lembaga independen dapat berjalan beriringan dengan kejaksaan dalam menjaga integritas penyelenggara negara,” ujar Amiruddin.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kajari Pangkep Jhon Ilef Malamassam menyampaikan apresiasinya atas inisiatif BPI KPNPA RI. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri dalam memutus rantai korupsi yang kompleks tanpa dukungan elemen masyarakat.
”Kami menyambut baik kunjungan koordinasi ini. Bagaimanapun, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum semata, melainkan membutuhkan sinergitas dari seluruh lapisan masyarakat dan para penggiat anti-korupsi,” tegas Jhon Ilef.
Senada dengan hal tersebut, Kasi Intel Kejari Pangkep, Harsady Hermawan, S.H., M.H., menambahkan bahwa pihaknya sangat mendukung eksistensi BPI KPNPA RI sebagai mitra strategis.
Menurutnya, keberadaan lembaga pengawas independen sangat krusial dalam memberikan masukan serta informasi yang akurat dari lapangan.
”Kami sangat mendukung eksistensi BPI KPNPA RI dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehadiran rekan-rekan penggiat anti-korupsi sebagai mata dan telinga di masyarakat sangat membantu kami dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Pangkep,” ungkap Harsady.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana formal namun akrab ini diharapkan dapat melahirkan pola kerjasama yang lebih efektif ke depannya.
Dengan adanya kolaborasi antara pengawas independen dan Kejaksaan, diharapkan transparansi penggunaan anggaran daerah di Kabupaten Pangkep semakin meningkat dan meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Kegiatan koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk saling bertukar informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(*)
