Sulbar — Pemerintah Kabupaten Majene kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Frider Sinaga, S.E., M.Si., Ak., CSFA, CA kepada Bupati Majene Dr. H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Senin (25/5/2026).
Dalam kegiatan itu, Bupati Majene hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Majene H. Ardiansyah, S.STP, Ketua DPRD Kabupaten Majene M. Edward, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Majene Rudy Hartanto Taufik, S.E., M.M, serta Inspektur Kabupaten Majene H. Kasman Kabil, S.E., M.Si.
Opini WTP yang kembali diraih Pemkab Majene merupakan bentuk penilaian BPK bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Capaian tersebut juga menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah dinilai berjalan secara baik, transparan, dan akuntabel.
Bupati Majene Dr. H. Andi Achmad Syukri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Majene atas kerja sama dan komitmen dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, opini WTP kembali diraih Pemerintah Kabupaten Majene. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD, DPRD, dan semua pihak yang terus berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel,” ujarnya usai menerima LHP BPK.
Ia menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta profesional.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik harus berjalan seiring dengan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan terus memperkuat disiplin administrasi, efektivitas program, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sementara itu, penyerahan LHP BPK kepada pemerintah daerah se-Sulawesi Barat menjadi bagian dari agenda tahunan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah setelah proses audit dilakukan secara menyeluruh oleh BPK.
Dengan kembali diraihnya opini WTP tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene diharapkan mampu mempertahankan konsistensi tata kelola keuangan yang baik serta terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(*)
