MAJENE —Tingginya angka Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Majene mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Sebagai upaya mendorong solusi nyata dan penanganan yang komprehensif, Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) menggelar dialog publik lintas sektor bertajuk “Dari Data ke Aksi: Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Majene”.
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi strategis yang mempertemukan unsur mahasiswa, pemerintah daerah, akademisi, pegiat pendidikan, serta masyarakat umum. Dialog ini digelar sebagai bentuk kepedulian bersama agar persoalan pendidikan tidak lagi sekadar dilihat dari kacamata angka dan statistik, melainkan ditelusuri langsung dari realitas sosial yang dialami masyarakat di lapangan.
Ketua Umum IM3I periode 2018-2019, **Dicky Zulkarnain Madjid**, menekankan bahwa pemilihan tema “Dari Data ke Aksi” merupakan sebuah ajakan tegas untuk mengubah hasil pendataan menjadi langkah konkret.
“Data yang dimiliki oleh pemerintah maupun lembaga terkait harus benar-benar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Harapannya, melalui aksi nyata ini, tidak ada lagi anak di Majene yang kehilangan hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan,” ujar Dicky.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis tersebut, akar masalah penyebab anak putus sekolah dibedah secara mendalam. Akademisi sekaligus Dosen Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Dr. Mithhar, S.Pd., M.Pd., menyoroti sejumlah faktor krusial yang saling berkaitan.
Dalam diskusi publik, peserta yang hadir juga menyoroti sejumlah hal penyebab ATS. Seperti kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Serta maraknya fenomena pernikahan usia dini, hingga keterbatasan akses infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah pedesaan.
Menyikapi kompleksitas persoalan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene, Misbahuddin, S.sos.I., M.Pd menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia menyambut baik inisiatif IM3I dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pihak sekolah, keluarga, dan komunitas adalah kunci utama. Persoalan anak putus sekolah bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” tegas Misbahuddin.
Melalui forum dialog publik ini, IM3I menargetkan lahirnya rekomendasi dan langkah-langkah strategis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Tujuannya adalah untuk merumuskan regulasi dan kebijakan pendidikan daerah yang lebih inklusif serta berkeadilan.
Kegiatan ini pada akhirnya bermuara pada satu komitmen bersama: mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal isu pendidikan di Bumi Assamalewuang secara berkelanjutan.
Langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang agar setiap anak di Kabupaten Majene mendapatkan hak yang sama mengakses pendidikan layak demi masa depan daerah yang lebih cerah. (**)
