P emerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong pendaftaran tanah di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan yang merata dan menghindari terjadinya tanah terlantar. Selasa (27/8).Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya tanah sebagai aset yang harus dimanfaatkan secara optimal.
“Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik,” ujar Menteri AHY usai ujian kelayakan Program Doktor di Universitas Airlangga, Surabaya, baru-baru ini.
Menurutnya, pendaftaran tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi masyarakat dari konflik pertanahan, terutama yang melibatkan mafia tanah. “Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil, misalnya tanah diserobot oleh mafia. Kita harus tertibkan dan bertindak tegas,” tegas AHY.
Kepastian hukum ini diharapkan dapat mendorong investasi di Indonesia. “Investasi akan hadir jika ada kepastian hukum atas tanah. Elemen tata ruang dan tanah berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi,” lanjutnya.
ATR/BPN menargetkan 120 juta bidang tanah terdaftar pada 2024. Hingga 20 Agustus 2024, sudah tercapai sekitar 116,6 juta bidang tanah. Target 126 juta bidang tanah di akhir 2025 diharapkan dapat terpenuhi.
Laporan :Biro Jakarta, Lf.Nur.Syam.
