PEKANBARU, TARGET TUNTAS, — Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, menegaskan pentingnya standarisasi keuangan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mengembangkan bisnis.
Pernyataan ini diutarakan dalam Workshop Analisis Pengembangan Usaha dan Laporan BUMDesa di Kampar, Pekanbaru (7/9/2024).
Gus Halim mengingatkan bahwa Keputusan Kemendesa No 136 Tahun 2022 harus diterapkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Gus Halim menyatakan, “Standarisasi keuangan BUMDesa sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memudahkan kolaborasi dengan entitas bisnis lain.” Ia juga menambahkan bahwa meskipun kebutuhan BUMDesa bervariasi, standar keuangan yang konsisten diperlukan.
Saat ini, dari 62.580 BUMDesa, 21.607 sudah terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Gus Halim berharap angka ini terus bertambah melalui workshop dan kegiatan serupa.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Kepala Puslatmas Fujiartanto, dan Kepala BPPMDPDTT Pekanbaru Efi Sumarliningsih, bersama pejabat dari Provinsi Riau.
BUMDES BERMASALAH
Beberapa bulan terakhir Bumdes di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan mencuat tak terkelola dengan baik, beberapa sumber dari kalangan Masyarakat bahkan unsur pemerintahan desa yang ditemui targettuntas.id mengutarakan, pengelolaan keuangan Bumdes di Sinjai perlu adanya audit yang lebih serius dengan melibatkan APIP dan Aparat Penegakan Hukum, baik itu Tipikor Polres Sinjai dan Kejaksaan Negeri Sinjai.
Pertengahan 2024, tidak hanya Kades Saukang yang menyebutkan bahwa kegiatan Bumdes di Desa nya tidak beres. Bahkan Tipikor Polres Sinjai pada 2023 lalu telah mengulik rentetan kasus dugaan korupsi pada sejumlah kegiatan Bumdes di Sinjai, namun penyelesaian atau peroses dari perkembangan sejumlah kasus Bumdes dimaksud belum juga diungkap ke permukaan publik. Demikian juga dengan Inspektorat Sinjai. Mereka hanya mengulik Bumdes ketika pada momen tertentu. Demikian informasi dari sejumlah pihak. Bahkan sempat diberitakan media massa/pers beberapa waktu lalu.
Ironisnya, ada sumber menduga bahwa Persoalan ini juga juga terkuak tidak diperhatikan oleh Pj. Bupati Sinjai, TR Fahsul Falah.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Kepala Puslatmas Fujiartanto, dan Kepala BPPMDPDTT Pekanbaru Efi Sumarliningsih, bersama pejabat dari Provinsi Riau. (***).
