TARGET TUNTAS.ID, – Kontroversi mengenai kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba muncul setelah instruksi mendadak untuk memberhentikan sopir ambulance Puskesmas Bontobahari, diduga tidak sesuai dengan fakta lapangan. Bersangkutan Sopir dimaksud diduga masih aktif hingga saat ini, Jum’at 1 November 2024.
Sebelumnya, Kadis Kesehatan Bulukumba saat menemui Massa Aksi Demonstrasi dari Lembaga GISK dan PATI di Kantornya, Instruksi pemberhentian terhadap Sopir disampaikan di hadapan massa aksi, Rabu, 30 Oktober 2024.
Dalam aksi tersebut, Kadis Kesehatan dengan tegas memerintahkan Kepala Puskesmas Bontobahari untuk segera memecat sopir ambulans yang dinilai terlibat dalam dugaan perilaku tidak etis. “Kami sudah sampaikan kepada Kapusnya, berhentikan sopir ambulance hari ini juga,”ungkapnya.
Namun, pada Jumat malam (1 November 2024), GISK menemukan bahwa diduga sopir yang dimaksud masih aktif menjalankan tugasnya dan bahkan terlihat ambulance milik Puskesmas Bonto Bahari menuju Rumah Sakit Sultan Daeng Radja di Kota Bulukumba.
Andi Riyal, Ketua Umum GISK, mengungkapkan kekecewaannya terkait hal tersebut. “Sangat kecewa.Kami menemukan ‘dugaan’ sopir yang seharusnya sudah diberhentikan ini masih membawa ambulance. Ini ada videonya malam ini,”ujarnya, (1/11/2024).
Sementara itu dihubungi melalui sambungan telepon genggam, (1/11/2024), Kepala Puskesmas Bontobahari, Dr. Benawa, mengonfirmasi bahwa ia telah menerima instruksi untuk memberhentikan sopir tersebut. “Iya, sudah diberhentikan, tetapi saya tidak tahu jika dia masih membawa ambulans ke RS Sultan Daeng Radja. Nanti saya akan tanyakan kepada petugas puskesmas siapa yang memberikan izin penggunaan ambulans, besok saya tanyakan bagaimana kelanjutannya,” jelasnya.
Kejadian ini menimbulkan kebingungan di kalangan publik mengenai implementasi kebijakan di lapangan. GISK bersama PATI merencanakan aksi protes dengan jumlah massa aksi lebih besar. Rencana aksi Demonstrasi di depan Kantor Dinas Kesehatan Bulukumba.
Andi Riyal mengungkapkan rencana mereka, “Kami akan menggelar aksi besar-besaran di Kota Bulukumba, khususnya di depan Kantor Dinas Kesehatan, dalam waktu dekat untuk menuntut ketegasan dan profesionalisme dari pihak terkait.”pungkasnya.
Sebelumnya, dalam aksi tanggal 30 Oktober, GISK juga menyoroti layanan di Puskesmas Bontobahari yang dinilai tidak profesional, termasuk perilaku sopir ambulans yang dianggap memprovokasi masyarakat melalui media sosial. Masyarakat berharap agar tindakan tegas ini menjadi pelajaran bagi tenaga kesehatan untuk senantiasa menjaga etika dan profesionalitas dalam bertugas.
Tak kalah penting disebutkan, rentetan Persoalan ini mulai mencuat ketika adanya Masyarakat yang memiliki BPJS kesehatan namun tetap dianjurkan membayar saat berobat di Puskesmas Bonto Bahari. ***
BERITA TERKAIT:
Ketua GISK Soroti Pembayaran Pasien BPJS di Puskesmas Bontobahari, Minta Kemenkes Turun Tangan
