Parepare, TARGETTUNTAS.ID — Sebagai langkah Preemtif kepolisian untuk mencegah potensi terjadinya polemik dan penyalahgunaan distribusi Gas LPG bersubsidi, khususnya ukuran 3 Kg, Sat Binmas Polres Parepare kembali melakukan pemantauan langsung di lapangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 10.00 wita ini dipimpin oleh Kasat Binmas, AKP. Anwar, S.H, bersama sejumlah personel Sat Binmas, menyasar wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare.
Dalam rangka memastikan bahwa proses distribusi dan penjualan Gas LPG 3 Kg bersubsidi berjalan sesuai prosedur, tim Sat Binmas melakukan kunjungan ke beberapa agen, pangkalan dan pengecer Gas LPG 3 Kg di wilayah tersebut. Pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan gas bersubsidi, sejalan dengan arahan dan petunjuk dari Kapolres Parepare, AKBP. Arman Muis, S.H, S.I.K, M.M.
Kasat Binmas, AKP. Anwar sebutkan, hasil pemantauan menunjukkan bahwa tidak terdapat antrian warga yang melakukan pembelian Gas LPG 3 Kg. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketersediaan dan penyaluran gas LPG di Kecamatan Soreang masih tetap terjaga dengan baik.
Kasat Binmas menyatakan, pemantauan distribusi dan penjualan gas LPG 3 Kg ini di lakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan gas bersubsidi. Kehadiran Polri di lapangan, kata Anwar, tidak hanya memastikan proses distribusi berjalan lancar, tetapi juga untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.
Mewakili Kapolres Parepare, Kasat Binmas AKP. Anwar menyampaikan imbauan kepada pangkalan dan pengecer agar tidak melakukan Penimbunan serta tetap menjual gas 3 kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah di tentukan oleh Pemerintah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan distribusi Gas LPG 3 Kg tetap aman, terkontrol, dan tidak menimbulkan polemik yang dapat mengakibatkan gangguan kamtibmas.
Upaya Preemtif semacam ini juga merupakan bagian dari strategi Sat Binmas Polres Parepare dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta memastikan bahwa setiap langkah distribusi barang bersubsidi dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
(*)
