Kantor Mapoles Sinjai Jln Bhayangkara Kecamatan Sinjai Utara (foto istimewa)
SINJAI – Sejumlah tambang di Kabupaten Sinjai diduga beroperasi tanpa izin lengkap serta menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Meski ini sudah menjadi rahasia umum, aparat penegak hukum belum bertindak secara serius, malahan muncul dugaan tebang pilih. Dimana sebelumnya Polres Sinjai menyikapi tambang di Desa Talle. Namun sejumlah tambang lainnya justru sebaliknya terkuak adanya pembiaran, demikian dikatakan sumber media ini, Jum’at, (21/2/2025).
Sebelumnya diperoleh sejumlah fakta terkait aktivitas tambang diduga ilegal meliputi kecamatan Bulupoddo, Sinjai Selatan, Sinjai Timur, dan Sinjai Utara.
Seorang penambang berinisial M di Sinjai Selatan mengakui bahwa tambangnya belum memiliki izin dan menggunakan BBM subsidi.
“Iyye, kalau tambang satunya memang belum ada izin. Kalau yang ini sudah hampir lengkap mi, tapi untuk BBM, terus terang kami pakai solar subsidi,” ujarnya.
Senada dengan M, seorang penambang lain di wilayah timur Sinjai juga mengaku tidak memiliki dokumen resmi.
“Iyye, belum ada izinnya, karena ini sifatnya musiman ji, Pak. Kalau sudah banjir, baru lagi kita kerja,” katanya.
Lebih mencengangkan, muncul dugaan keterlibatan oknum di salah satu tambang. “Alat berat (eksavator) diduga milik S, alias An,”ungkap sumber yang ditemui. Sementara S alias AN tidak minat menanggapi pertanyaan konfirmasi saat dihubungi melalui sambungan daring.
Di tempat terpisah, pemilik tambang pasir di Sinjai Tengah, A.R, mengakui izinnya sudah habis sejak Oktober 2024 dan belum diperpanjang.
“Kami sudah mengajukan perpanjangan, tapi belum ada kejelasan. Kalau memang tidak bisa diperpanjang, saya akan beralih usaha ke penggemukan sapi,” katanya.
Menurutnya, proses perizinan yang dianggap rumit dan mahal membuatnya berpikir ulang untuk melanjutkan usaha tambangnya.
“Saya pernah koordinasi dengan beberapa pihak, katanya untuk mendapatkan izin lengkap bisa mencapai Rp1,5 miliar. Dari mana saya mau ambil uang sebanyak itu? Sedangkan satu mobil (rest) pasir saja hanya saya jual Rp200 ribu,” keluhnya.
Keluarganya inisial UM berharap pemerintah memberi kebijakan lebih fleksibel agar tambang rakyat tetap bisa berjalan tanpa melanggar aturan.
“Kami hanya berharap ada kebijakan yang membantu kami agar usaha tambang ini bisa terus berlanjut,” ujarnya.
Terlepas dari itu, reklamasi sebagai alternatif regulasi penataan ruang dalam lingkup pertambangan juga belum diterapkan di Sinjai.
Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar yang dikonfirmasi terkait persoalan tambang di wilayah hukum Polres Sinjai tidak menjawab pertanyaan wartawan. Dirinya hanya menyebut ucapan terima kasih. “Terimakasih Infonya,” tulisnya singkat. (S/M.S).
