Mamasa, TARGETTUNTAS.ID — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 diwarnai dengan kekecewaan mendalam di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Gedung SMK Negeri 1 Rantebulahan Timur yang dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 senilai kurang lebih Rp1,2 miliar, kini menjadi sorotan publik akibat dugaan kuat tidak sesuai spesifikasi teknis (bestek).
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Rahman, kontraktor asal Mamuju, menuai kritik tajam lantaran kondisi bangunan yang memprihatinkan. Hingga akhir April 2025, bangunan tersebut belum difungsikan sebagaimana mestinya. Sejumlah ruangan dipenuhi lumpur akibat ketiadaan talud pengaman, bahkan sebagian struktur bangunan terancam ambruk.
Kondisi ini berdampak serius terhadap kegiatan belajar mengajar. Para siswa dilaporkan harus membersihkan ruangan dari lumpur hampir setiap hari, mengganggu proses pendidikan yang seharusnya berlangsung dalam kondisi layak.
Lebih mengejutkan, sejak awal pelaksanaan proyek, papan informasi yang menjadi simbol keterbukaan publik tidak pernah terlihat di lokasi pembangunan. Ketidakhadiran papan proyek ini memunculkan dugaan kuat adanya maladministrasi dan pelanggaran prinsip akuntabilitas serta transparansi.
Seorang warga setempat berinisial JN menyatakan bahwa sejak awal proyek ini menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. “Tidak ada keterbukaan informasi dari awal. Warga jadi curiga. Padahal ini proyek besar dari dana negara, yang seharusnya diawasi ketat,” ungkapnya.
Menanggapi kondisi ini, masyarakat, pihak sekolah, dan sejumlah pemerhati pendidikan mendesak:
- Dilakukannya audit teknis independen terhadap pelaksanaan proyek.
- Pemeriksaan dan penegakan hukum oleh aparat terkait atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana APBN.
- Langkah perbaikan segera terhadap bangunan demi keselamatan siswa dan kelangsungan proses pendidikan.
- Peningkatan pengawasan terhadap proyek-proyek pendidikan yang menggunakan dana negara agar kejadian serupa tidak terulang.
Pihak-pihak terkait diharapkan menanggapi serius permasalahan ini demi menjaga integritas penggunaan anggaran negara dan menjamin hak pendidikan bagi seluruh siswa, khususnya di wilayah terpencil seperti Kabupaten Mamasa.
(Roman/Ayu)
