PAREPARE, TAEGETTUNTAS.ID – Pemerintah Kota Parepare terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu gebrakan terbaru datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare yang akan meluncurkan program layanan aduan berbasis digital.
Program ini rencananya akan segera di-launching oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. Kepala Dinas Kominfo Parepare, Anwar Amir, mengungkapkan hal tersebut saat melaporkan agenda launching kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare di Kantor Sekretariat Daerah, Jumat, 2 Mei 2025.
“Kami melaporkan ke Bapak Wali Kota terkait rencana launching program pengaduan layanan masyarakat yang berbasis Online Nomor Pengaduan,” ujar Anwar Amir.
Anwar menjelaskan, program ini merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah kota terhadap berbagai keluhan masyarakat.
“Insya Allah kita akan luncurkan program ini sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota dalam memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Nanti ada nomor aduan yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas dan mudah,” jelasnya.
Menurut Anwar, dengan kehadiran layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan, saran, dan aduan secara langsung kepada pemerintah melalui saluran resmi yang telah disiapkan, sehingga lebih cepat ditindaklanjuti.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Kominfo. Ia berharap program tersebut dapat menjadi salah satu sarana efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami menyambut baik peluncuran program ini. Semoga ini menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan publik yang kerap dikeluhkan masyarakat,” ucap Tasming.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kecepatan tanggapan dalam pelayanan pemerintahan di era digital seperti saat ini.
Dengan hadirnya program layanan aduan masyarakat berbasis online ini, kata Tasming Hamid, Pemerintah Kota Parepare menunjukkan komitmennya untuk terus bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
