Majene, TARGETTUNTAS.ID – Suasana Kantor Inspektorat dan Kantor Daerah Kabupaten Majene pada Selasa, 2 September 2025, menjadi titik berkumpulnya puluhan pemuda yang menamakan diri Aliansi Pemuda Desa Majene. Sekitar 50 orang hadir dalam aksi damai tersebut, dipimpin langsung oleh Gilang Ramadhan selaku penanggung jawab aksi.
Aksi ini lahir sebagai respon atas isu yang beredar mengenai surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Para pemuda menilai, perlu adanya kejelasan dan transparansi dalam proses pelantikan kepala desa, termasuk menyangkut aspek akuntabilitas dan integritas dari para calon kepala desa yang akan dilantik kembali.
Dalam orasi damai yang disampaikan, para demonstran menegaskan bahwa aspirasi mereka bukan untuk menghambat proses pemerintahan desa, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kepala desa yang diberi amanah benar-benar bersih dari masalah hukum maupun keuangan.
Bupati Majene, yang hadir menyampaikan langsung sikapnya, menegaskan akan mengindahkan tuntutan para pemuda tersebut. Namun demikian, ia memberi catatan penting:
> “Saya akan mengevaluasi mana kepala desa yang benar-benar bebas temuan, dan mana yang masih punya catatan, baik itu kerugian negara maupun temuan administrasi. Kalau ada kepala desa yang sudah mengembalikan kerugian negara, tentu berbeda perlakuannya. Dan bila ada staf Inspektorat yang coba-coba bermain-main dalam hal ini, saya pastikan akan segera diganti,” tegas Bupati Majene.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Majene turut menyampaikan apresiasinya terhadap langkah kritis dan aspirasi yang disuarakan para pemuda. Ia menganggap aksi ini sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap jalannya pemerintahan desa di Kabupaten Majene.
“Kami sangat menghargai aspirasi adik-adik dari Aliansi Pemuda Desa. Namun ada tiga hal yang menjadi syarat mutlak dalam menindaklanjuti tuntutan ini, yaitu: pertama, kepala desa harus bebas temuan hukum; kedua, tidak memiliki catatan temuan administrasi; dan ketiga, bersih dari temuan keuangan. Hanya dengan memenuhi tiga kriteria ini, proses pelantikan bisa berjalan sesuai aturan,” jelas Wakil Bupati.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan penuh semangat. Para pemuda menyuarakan harapan agar Kabupaten Majene bisa memiliki para pemimpin desa yang amanah, profesional, dan benar-benar menjadi teladan di tengah masyarakat. Mereka menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar untuk saat ini, tetapi juga demi memastikan masa depan pemerintahan desa di Majene lebih bersih dan berwibawa.
Dengan adanya komitmen dari Bupati dan Wakil Bupati Majene untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, para peserta aksi berharap ke depan tidak ada lagi praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Aliansi Pemuda Desa Majene pun menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas.
(Laporan Bahar)
