Majene, TARGETTUNTAS.ID – Itwasda Polda Sulawesi Barat kembali melaksanakan kegiatan Audit Kinerja Tahap II Tahun 2025, yang difokuskan pada pemeriksaan aspek pelaksanaan dan pengendalian di seluruh satuan kerja (Satker) dan jajaran Polres di wilayah hukum Polda Sulbar.
Kegiatan audit tersebut juga dilaksanakan di Polres Majene, Jumat (7/11/2025), bertempat di ruang data Mapolres Majene. Tim audit kinerja dipimpin langsung oleh Auditor Itwasda Polda Sulbar Kombes Pol Lalu Moh. Syahir Arif, S.I.K., M.M. selaku pengendali mutu/tehnis.
Kedatangan tim disambut hangat oleh Kapolres Majene, AKBP Muhammad Amiruddin, S.I.K., bersama para pejabat utama Polres Majene. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan apresiasi serta harapan agar kegiatan audit ini dapat menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi seluruh jajaran.
“Kami berharap melalui kegiatan audit ini, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja di Polres Majene dapat berjalan lebih baik dan akuntabel,” ujar Kapolres.
Sementara itu, dalam arahannya, Kombes Pol Lalu Moh. Syahir Arif menegaskan bahwa audit kinerja bukan sekadar proses pemeriksaan, tetapi juga momentum penting untuk melakukan evaluasi, pembenahan, dan perbaikan tata kelola organisasi Polri.
“Audit ini bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel. Mari bersama meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Audit Kinerja Tahap II tersebut turut dihadiri oleh para pejabat utama Polres Majene, antara lain para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, serta operator dari masing-masing satuan fungsi yang menjadi objek pemeriksaan.
Adapun ruang lingkup audit meliputi beberapa bidang utama, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), Operasional (Opsnal), Anggaran dan Keuangan (Garku), serta Sarana dan Prasarana (Sarpras).
Melalui kegiatan ini, Itwasda Polda Sulbar berupaya memperkuat pengawasan dan pengendalian internal agar kinerja organisasi Polri berjalan efektif, efisien, dan transparan, serta mampu mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
(*)
