SINJAI, TARGET TUHTAS.ID — Dibalik berdengungnya desas-sesus soal keretakan hubungan antar Bupati dan Wakil Bupati Sinjai. Kini pun Bupati Sinjai, Hj Ratnawati Arif belum menanggapi hal ihwal Masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik terkait dengan fasilitas umum berupa Pasar Rakyat yang dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Sinjai. Sabtu, 10 Januari 2025.
Masyarakat menilai pengelola pasar sangat bobrok sejumlah pedagang menjajakan dagangannya di bahu jalan, ditambah sampah pasar berhamburan di sejumlah titik dan ada yang menumpuk sehingga membuat masyarakat resah hingga mengeluhkan dampaknya.
Menurut mereka, (Masyarakat,- red), selain nihilnya penataan sistem manajemen lingkungan pasar, terdapat juga risiko besar ditengah harmonisasi Pemerintahan dengan Masyarakat. Sebab, sebelumnya Pemerintah Desa Saotengah yang mendapat sorotan dari masyarakat terkait dengan kebersihan lingkungan pasar dan estetika fasilitas berupa tugu yang terletak di perempatan jalan dekat pasar.
Setiap hari pasar seperti yang dipantau langsung Tim Insertrakyat.com pada Senin awal pekan Januari, banyak Pedagang berjualan di area tugu. Padahal di dalam pasar masih banyak area yang kosong, namun mereka lebih memilih berjualan dibadan jalan dan sekitaran tugu tersebut.
Sementara petugas pengelola pasar menarik retribusi setiap hari pasar di sana. Dapat dipastikan bahwa, Mereka melihat sampah di lokasi pasar, dan lokasi yang ditempati menjual para pedagang yang bukan area dalam ruang lingkup pasar Lappae, melainkan area fasilitas akses kendaraan Lalulintas dan tugu.
Masyarakat baru mengetahui pengelolaan pasar merupakan kewenangan Pemda Sinjai setelah mereka menyoroti tentang estetika fasilitas umum tersebut.
“Pengelolaan pasar sepenuhnya Kewenangan Pemda Sinjai melalui Disperindag, bukan Pemerintah Desa Saotengah. Setelah kami mengetahui, kami berharap agar Bupati Sinjai Hj Ratnawati Arif menyikapi persoalan tersebut, sehingga masalah yang kami Keluhkan segera menemukan solusi”
“Kalau dibiarkan berlarut-larut, kita khwatir sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti retaknya hubungan emosional antara pemerintah setempat dengan masyarakat. Ini bisa menghambat kemajuan daerah. Untuk itu kita perlu lebih dewasa saat ini. Sambil menunggu tindakan dari Bupati Sinjai,” ungkap Masyarakat saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, (10/1).
Kamis kemarin, (8/1/2025), pihak Disperindag Sinjai irit bicara saat dikonfirmasi. Untuk itu Masyarakat berharap agar Bupati Sinjai Hj Ratnawati Arif menanggapi persoalan tersebut.
Hanya saja, sampai berita ini disiarkan Bupati Sinjai belum menanggapi.
Kendati demikian, Pejabat Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri ) ketika dihubungi, (10/1/2026). Melalui pesan singkat, menegaskan akan memberikan atensi. Masyarakat pun menunggu solusinya. (S).
