Barru – Pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Barru mulai disorot. Sejumlah kelompok tani mempertanyakan mekanisme penganggaran program yang disebut berbeda dari pola sebelumnya.
Petani menyebut pengadaan bahan kini hanya melalui satu pemasok untuk seluruh kelompok tani penerima program.
Selain itu, muncul pula informasi terkait dugaan penggunaan nota dari toko bangunan tanpa adanya pengambilan barang. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pengadaan dan distribusi bahan program.
Saat dikonfirmasi terkait keluhan kelompok tani dan mekanisme pengadaan bahan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Barru, Ahmad tidak memberikan penjelasan rinci dan mengarahkan agar konfirmasi ditanyakan kepada konsultan pengawas program.
“Tabe tanya konsultan pengawasnya, demikian dan mohon maaf,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp, Senin (10/3/2026).
Program Oplah sendiri merupakan program Kementerian Pertanian yang bertujuan meningkatkan produktivitas lahan melalui perbaikan tata air dan infrastruktur pertanian.
Dilansir dari barrukab.go.id. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Barru Ahmad menyampaikan bahwa Barru menjadi salah satu dari tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan yang dipercaya melaksanakan Program Oplah Non Rawa 2025.
Total anggaran program tersebut mencapai Rp41,4 miliar. Rinciannya, Rp8,9 miliar dialokasikan untuk 82 kelompok tani dan Rp32 miliar untuk 11 Brigade Pangan, dengan target optimalisasi sekitar 1.443 hektare lahan di tujuh kecamatan.
(Shl)
