Barru — Kemarahan warga memuncak. Aktivitas tambang pasir di sungai perbatasan Desa Nepo dan Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali beroperasi dan memicu gelombang penolakan keras dari warga setempat.
Bukan tanpa alasan, warga masih menyimpan trauma pada kejadian tahun 2020 – 2022 silam, yang mana kala itu banjir besar merendam rumah mereka, jembatan putus. Hal itu, diduga akibat penambangan atau pengerukan pasir di sungai tersebut.
“Ini bukan lagi soal legal atau ilegal. Kami sudah pernah jadi korban. Tahun 2020- 2022 kami kebanjiran, rumah terendam, jembatan rubuh itu akibat sungai ini ditambang. Setelah kami lawan, baru mereka hentikan. Sekarang mulai lagi. Kami tidak akan diam,” tegas seorang warga setempat yang minta identitasnya dirahasiakan, Kamis (2/4/2026).
Pantauan tim investigasi media siber, pada (Kamis 2/4), di lokasi yang dimaksud tampak sebuah ekskavator sedang mengeruk pasir dari badan sungai. Lokasi tambang disebut sangat dekat dengan pemukiman warga, dengan akses jalan utama desa, serta jalur vital penghubung ke ibu kota Kabupaten Barru dan Trans Sulawesi.
Kondisi ini dinilai sangat berbahaya. Selain berpotensi memperparah abrasi, banjir dan juga longsor, aktivitas tersebut juga mengancam sumber pengairan sawah warga yang selama ini bergantung pada aliran sungai itu.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Mallusetasi yaitu Hasanuddin, menyebut bahwa aktivitas tambang ini adalah ancaman yang nyata bagi ketahanan pangan.
“Kalau aliran air rusak, pertanian pasti terdampak. Ini bukan hal kecil, ini menyangkut kehidupan petani,” ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh tokoh masyarakat yang juga pemuka agama Kecamatan Mallusetasi yaitu Abdul Aziz. Ia menyebut bahwa aktivitas tambang pasir tersebut berpotensi merusak tatanan lingkungan dan sosial masyarakat.
“Ini bisa menghancurkan pertanian, perkebunan, bahkan fasilitas umum. Harus segera dihentikan. Jangan tunggu bencana datang baru bertindak, katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Nepo, Muhammad Toaha, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi langkah warga dan siap memfasilitasi penyampaian aspirasi mereka.
“Kami siap ji mewadahi aspirasi masyarakat,” singkat Muh. Toaha yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Warga di dua desa tersebut kini menunggu sikap tegas aparat penegak hukum. Jika tidak ada tindakan dalam waktu dekat, mereka memastikan akan melakukan aksi besar besaran.
“Kami tidak mau kejadian 2020-2022 terulang. Kalau ini dibiarkan, kami akan turun dengan jumlah yang lebih besar,” tegas warga.
(Tim)
