MAJENE, – Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan sistem pangan yang aman dan berkualitas melalui Forum Advokasi/Komitmen Program Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu (15/4/2026).
Forum yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga perwakilan sektor pendidikan dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Majene Dr. Hj. A. Ritamariani, M.Pd, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Mustamin, serta Kepala BPOM Mamuju Burham Sidobejo bersama jajaran.
Selain itu, turut hadir perwakilan Bappeda Majene, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kementerian Agama, para camat, kepala desa, kepala sekolah, hingga unsur pendamping desa dan media.
Dalam rangkaian kegiatan, Kepala BPOM Mamuju memaparkan implementasi program keamanan pangan terpadu di Sulawesi Barat sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional. Sementara itu, Asisten I H. Mustamin menyampaikan capaian serta strategi Pemerintah Kabupaten Majene dalam percepatan penurunan stunting, termasuk optimalisasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM).
Paparan juga disampaikan oleh perwakilan Bappeda Majene yang menegaskan komitmen perencanaan daerah dalam mendukung keberlanjutan program keamanan pangan, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting.
Wakil Bupati Majene Dr. Hj. A. Ritamariani dalam sambutannya menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh program tersebut. Ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat melalui berbagai program strategis.
“Bagaimana ketahanan pangan ini bisa terwujud, tentu harus dimulai dari desa. Kita dorong Desa Pangan Aman, sekolah dengan program SAPA (Sekolah Aman Pangan), serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Ini harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene menargetkan capaian yang optimal dalam penilaian program keamanan pangan nasional, mengingat advokasi dan komitmen telah mulai terbangun secara sistematis di daerah.
“Kita ingin Majene mendapatkan penilaian yang baik, karena advokasi sudah berjalan. Lebih dari itu, yang terpenting adalah masyarakat merasakan manfaatnya. Edukasi menjadi kunci, karena masyarakat adalah pengontrol utama dalam keamanan pangan,” tegasnya.
Forum ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk keseriusan dalam mengintegrasikan program lintas sektor. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, serta penajaman strategi implementasi di lapangan.
Secara nasional, penguatan keamanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka stunting. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Majene menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkualitas, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(*)
