PAREPARE — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Binalipu, Senin, 20 April 2026.
Dalam arahannya, Tasming menegaskan aparatur sipil negara harus menjalankan peran sebagai pelayan publik sekaligus penyampai informasi yang akurat kepada masyarakat. Ia menyoroti masih adanya ASN yang menyampaikan informasi tidak tepat soal pemerintahan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Ada ASN yang menyampaikan informasi tidak akurat. Karena itu kita harus berbenah agar informasi yang keluar, baik di dunia maya maupun di masyarakat, benar dan valid,” kata Tasming.
Tasming juga menyinggung komitmen pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, dalam memastikan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai tepat waktu. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi pembayaran gaji melewati tanggal 1 setiap bulan.
“Kami sudah berkomitmen tidak ada lagi pembayaran gaji melewati tanggal 1. Namun masih ada dinas yang belum konsisten. Ini menjadi catatan,” ujarnya.
Terkait tambahan penghasilan pegawai, Tasming menjelaskan pencairan tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia memastikan pembayaran akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
“Kalau regulasi sudah selesai, pasti langsung dibayar. Jika dipaksakan tanpa dasar aturan, itu bisa menjadi temuan. Saya sudah berkoordinasi dengan Sekda, insya Allah paling lambat pekan ini bisa dicairkan,” jelasnya.
Ia menutup arahannya dengan mengingatkan ASN untuk menjadi teladan di tengah masyarakat. ASN diminta menjaga sikap, ucapan, dan kinerja, serta menjunjung netralitas dan loyalitas dalam menjalankan tugas.
“Bangun budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kota Parepare juga menyerahkan sejumlah penghargaan. Penghargaan diberikan kepada sembilan pensiunan ASN, tiga penerima Satyalancana, serta lima organisasi perangkat daerah dengan penggunaan aplikasi Srikandi terbanyak sepanjang 2025.
Lima perangkat daerah tersebut yakni Dinas Kesehatan dengan 15.964 surat masuk dan keluar, Sekretariat Daerah sebanyak 9.582 surat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebanyak 7.483 surat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 5.974 surat, serta Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 4.943 surat.(*)
