MAKASSAR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri langsung acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (19/6/2026).
Pada kesempatan tersebut, Tasming Hamid menyampaikan ucapan selamat kepada Mardiyanto Arif Rahmadi yang resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Acara pengukuhan dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan turut dihadiri sejumlah kepala daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Tasming mengapresiasi pelaksanaan pengukuhan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.
Menurutnya, terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.
“Keberadaan BPKP memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Tasming.
Ia menilai, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan BPKP menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong efektivitas penggunaan anggaran daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.
Menurutnya, sinergi yang baik antar lembaga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Andi Sudirman juga berharap BPKP terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
“Dengan pengawasan yang kuat dan pendampingan yang tepat, program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” katanya. (*)
