MAKASSAR, 19 Agustus 2026 — Bupati Majene Dr. H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M. melakukan kunjungan kerja sekaligus konsultasi dan koordinasi strategis ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar, Rabu (19/8/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas pelaksanaan manajemen kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun anggaran 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Majene didampingi oleh Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Ketua Dewan Pengawas Pendidikan Kabupaten Majene, Kepala dan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
Rombongan Pemkab Majene diterima langsung oleh jajaran pimpinan BKN Regional IV Makassar. Pertemuan berlangsung dalam suasana kerja yang konstruktif, membahas berbagai aspek teknis dan regulasi terkait pengelolaan, penempatan, pembinaan, hingga pengembangan karier kepala sekolah di Kabupaten Majene agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Majene menyampaikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di daerah sangat bergantung pada kualitas manajemen dan kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen kepala sekolah harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi kepegawaian nasional.
“Konsultasi ini kami lakukan untuk memastikan seluruh proses manajemen kepala sekolah di Kabupaten Majene berjalan sesuai aturan yang berlaku di BKN. Kami ingin penempatan dan pembinaan kepala sekolah benar-benar menghasilkan pemimpin satuan pendidikan yang berkualitas demi kemajuan pendidikan di Majene,” ujar Bupati Achmad Syukri.
Hasil dari pertemuan koordinasi ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan kebijakan manajemen kepala sekolah tahun 2026, sehingga tercipta tata kelola pendidikan yang lebih baik, profesional, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Majene.
Kegiatan konsultasi dan koordinasi ini juga menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, khususnya di bidang kepegawaian dan pengelolaan tenaga pendidik.
Laporan Bahar
