Polman — Hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Polewali Mandar diduga melanggar aturan transparansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pasalnya, dari hasil pemantauan dan survei lapangan oleh Badan Independen Pendampingan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Indonesia (BIPPHUM Indonesia) tahun 2026, hampir tidak ditemukan sekolah yang memasang Papan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS di lingkungan sekolah.(1/09/2026)
Tujuan pemasangan papan RKAS adalah sebagai bentuk keterbukaan informasi penggunaan dana negara kepada orang tua murid, komite sekolah, dan masyarakat.
Menurut ketua umum BIPPHUM INDONESIA Nurhanuddin,SH bahwa dari hasil pemantauan tim kami di lapangan yang melakukan kunjungan di sejumlah sekolah, hampir semua sekolah di kabupaten polewali mandar yang kami datangi tidak memasang papan RKAS bahkan ada yang pasang namun papannya sudah lusuh dan semua isinya nihil atau kosong.
tidak dipasangnya papan RKAS menimbulkan kecurigaan publik karna dana BOS sekolah itu adalah dana rakyat, setiap sekolah terima hingga ratusan juta rupiah pertahunnya, Kalau tidak dipasang papannya, terus masyarakat mau lihat kemana? Ini berpotensi menutup akses informasi dan rawan penyelewengan. “Tegasnya”
Tentunya hal ini melanggar aturan dan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022.
Dalam Juknis BOS 2026, sekolah wajib mengumumkan RKAS dan realisasinya setiap triwulan. Sanksinya bisa berupa penundaan penyaluran dana BOS tahap berikutnya oleh Dinas Pendidikan.
Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar untuk segera menindak tegas dan turun cek. Agar memberikan teguran tertulis dan sanksi. Jangan sampai dana BOS jadi bancakan karena tidak adanya pengawasan. “Ungkap Nurhanuddin”
Menurut salah seorang wali murid yang enggan di sebut namanya mengaku tidak pernah tahu rincian penggunaan dana BOS di sekolah anaknya.
“Yang penting anak saya sekolah. Soal uang BOS dipakai apa, kami tidak pernah dikasih tahu. Papannya juga tidak ada,” ujarnya.
Hingga berita ini terbit, konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan Polman belum mendapat jawaban.
( Edhy Junaedi/Bipphum indonesia )
