PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare serius menyikapi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terkait penyaluran BBM dan LPG di Kota Parepare, Senin (14/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Ketua DPRD Parepare, jajaran Forkopimda, serta pihak Pertamina dan Hiswana Migas.
Dalam waktu bersamaan, Pemkot Parepare juga mengikuti melalui Zoom rapat Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan terkait monitoring dan evaluasi penyaluran BBM dan LPG tingkat Provinsi Sulsel yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan.
Monev tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG di tengah keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dalam rapat, pihak Pertamina mengklaim telah melakukan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya dengan mengusulkan penambahan kuota harian BBM ke wilayah Parepare melalui Pertamina Area Makassar.
“Kita sudah usulkan ke area Makassar. Mudah-mudahan ada penambahan suplai ke area terminal kita di Parepare,” ungkap pihak Pertamina dalam rapat tersebut.
Selain mengusulkan penambahan suplai, Pertamina juga mengaku telah menurunkan personel untuk melakukan monitoring dan pemantauan langsung di setiap SPBU.
Langkah pengawasan juga diarahkan untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang diduga melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang atau menjadi pelansir.
Pihak Pertamina Parepare meminta pengelola SPBU segera melaporkan nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan aktivitas tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta Pertamina kembali mengevaluasi kebutuhan BBM masyarakat dan menambah kuota, khususnya BBM jenis Pertalite.
Menurut Tasming, penambahan kuota yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi antrean yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
“Kita berharap Pertamina mengusulkan lagi tambahan kuota BBM di Parepare. Meski ada tambahan sekian persen, tapi faktanya kita lihat masih banyak antrean di SPBU,” ujar Tasming Hamid.
Ia juga meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan BBM di Kota Parepare. Menurutnya, data kebutuhan yang akurat penting untuk menentukan kuota yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tasming menilai persoalan kebutuhan BBM di Parepare tidak bisa hanya dilihat berdasarkan jumlah kendaraan masyarakat setempat. Sebab, posisi Parepare sebagai kota lintasan membuat kendaraan dari luar daerah turut mengisi BBM di wilayah tersebut.
“Sebaiknya didata baik-baik sehingga dapat diketahui pasti berapa jumlah kebutuhan BBM masyarakat. Secara garis besar memang ada tambahan, tetapi suplai yang ditambahkan tidak sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat Parepare,” katanya.
Tasming menambahkan, Pertamina perlu mempertimbangkan karakteristik Parepare sebagai salah satu daerah yang menjadi jalur lintasan antardaerah.
“Pertamina juga harus melihat bahwa Parepare ini kota lintasan sehingga banyak kendaraan dari luar mengisi BBM di Parepare,” tegasnya.
Di tempat lain, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat evaluasi penanganan antrean BBM Sulsel.
Dalam rapat evaluasi penanganan antrean BBM Sulsel, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman minta Pertamina menganalisis kebutuhan BBM di Sulsel, menyusul meningkatnya permintaan yang turut dipicu peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Rapat evaluasi penanganan antrean BBM Sulsel digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026), dengan dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Iswana Migas Sulsel.
Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kondisi antrean BBM saat ini mulai terurai. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan pasokan yang tersedia mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga meningkatnya permintaan BBM subsidi. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat adanya disparitas harga.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya permintaan, pasokan BBM dari Pertamina sebenarnya telah mengalami peningkatan signifikan. Andi Sudirman menyebut pasokan yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL) kini telah mencapai 1.300 KL pada kondisi tertentu.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemprov Sulsel meminta Pertamina tidak hanya meningkatkan pasokan, tetapi juga menghitung kembali kebutuhan BBM berdasarkan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Andi Sudirman meminta dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar dampak migrasi konsumen terhadap kebutuhan BBM subsidi di Sulsel.
“Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” katanya. (*)
