MAJENE — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Cabang Majene menggeruduk Kantor Bupati Majene, Sulawesi Barat. Selasa, 29 September 2026.
Kedatangan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan penggunaan nota tidak sah dalam pengelolaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran (TA) 2025. Mereka mendesak pemerintah daerah tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi membuka secara transparan hasil temuan dan tindak lanjutnya.
Aksi berlangsung dengan pembakaran ban bekas di depan kantor bupati. Sejumlah mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, mendesak Bupati Majene mengevaluasi tata kelola anggaran Dinas Kesehatan serta memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh.
Koordinator lapangan aksi, Hendra, mengatakan tuntutan tersebut didasarkan pada penelusuran mahasiswa terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, terdapat kejanggalan pada nota pembelian alat tulis kantor (ATK) yang disebut tidak diakui oleh toko yang namanya tercantum dalam nota.
“BPK telah menemukan sejumlah kejanggalan. Setelah dicocokkan dengan toko yang tertuang di nota, pihak toko tidak mengakui tanda tangan maupun nota tersebut,” kata Hendra.
Menurut Hendra, temuan tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan mengapa dugaan penggunaan nota yang tidak diakui pihak toko belum berujung pada tindakan hukum.
“Perbuatan tersebut jelas-jelas sudah melanggar hukum. Tapi kenapa aparat justru diam dan tidak melakukan penyelidikan? Apakah mungkin telah terjadi dugaan konspirasi di antara mereka?” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan dari pihak mahasiswa. Belum ada keterangan dari aparat penegak hukum mengenai ada atau tidaknya penyelidikan atas persoalan yang disoroti PMII tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Hj. Ekawati, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Namun, ia mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara rinci karena data terkait persoalan yang dipersoalkan mahasiswa tidak berada di tangannya.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Majene disebut sedang berada di luar daerah sehingga Ekawati belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai substansi temuan tersebut.
“Ya, kami tetap apresiasi aspirasi adik-adik mahasiswa dari PMII. Tetapi kami belum dapat menjelaskan karena data tidak kami bawa. Kepala dinas juga tidak berada di Majene, sedang keluar kota, jadi sulit saya menjelaskan sendiri,” kata Ekawati.
Dalam aksinya, mahasiswa PMII Komisariat Unsulbar Cabang Majene membawa empat tuntutan.
Pertama, mereka mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan seluruh rincian temuan BPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
Kedua, mahasiswa meminta pemerintah mengawal dan mengumumkan perkembangan tindak lanjut temuan, termasuk pengembalian setiap kerugian atau kelebihan pembayaran ke kas daerah.
Ketiga, mereka mendesak Bupati Majene bersama Inspektorat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran Dinas Kesehatan dan memastikan penggunaan anggaran kesehatan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Keempat, mahasiswa meminta aparat penegak hukum tidak menghentikan pengawasan atau pemeriksaan hanya karena dana yang menjadi temuan telah dikembalikan ke kas daerah.
Bagi mahasiswa, persoalan tersebut bukan semata soal pengembalian uang ke kas daerah. Mereka meminta pemerintah dan aparat memastikan ada kejelasan mengenai proses pertanggungjawaban, pihak yang bertanggung jawab, serta tindak lanjut atas setiap temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
PMII Komisariat Unsulbar menyatakan dengan tegas akan kembali menggelar aksi jilid II dengan massa yang lebih banyak apabila tuntutan mereka tidak segera direspons.
“Kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan pihak yang bertanggung jawab dalam pusaran permasalahan di Dinkes Majene yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Hendra.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Bupati Majene, maupun aparat penegak hukum mengenai substansi temuan yang disoroti mahasiswa tersebut.***
