PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi Mataram Pintar, dan penerapan Satu Data saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Parepare memperkuat tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta mendorong perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Rombongan Pemkot Parepare diterima Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, bersama Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, di Ruang Kenari. Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan pendapatan daerah, digitalisasi pelayanan, dan pengembangan sistem informasi pemerintahan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi keterbukaan Pemkot Mataram dalam berbagi pengalaman dan inovasi pengelolaan pemerintahan.
Menurut Tasming, kunjungan kerja antardaerah memberikan kesempatan untuk mempelajari praktik yang telah diterapkan daerah lain, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik Kota Parepare.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat secara langsung bagaimana Kota Mataram mengelola potensi pendapatan daerah dan membangun sistem data yang mendukung perencanaan pembangunan,” ujar Tasming.
Dalam pembahasan peningkatan PAD, Pemkot Parepare mempelajari strategi intensifikasi pajak daerah yang meliputi pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pengawasan, penagihan, serta pembenahan administrasi perpajakan.
Strategi tersebut dinilai relevan untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal, memperbaiki akurasi data objek pajak, dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Selain strategi peningkatan PAD, inovasi Mataram Pintar menjadi salah satu referensi yang relevan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Mataram Pintar merupakan Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu yang mendukung akses terhadap data statistik, indikator pembangunan, dan informasi sektoral. Platform ini juga menyediakan fasilitas visualisasi data serta layanan permintaan data dan konsultasi statistik.
Melalui pendekatan tersebut, data tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program, pemantauan capaian pembangunan, dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Bagi Parepare, pendekatan serupa berpotensi dikembangkan untuk memperkuat integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD), termasuk data kependudukan, perizinan usaha, aktivitas ekonomi, serta objek pajak dan retribusi.
Integrasi data tersebut dapat membantu pemerintah memetakan potensi PAD secara lebih terukur. Data perizinan usaha, misalnya, dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mencocokkan jumlah dan aktivitas usaha dengan basis data perpajakan daerah.
Namun, penerapannya membutuhkan standardisasi data, pemutakhiran berkala, serta mekanisme pertukaran informasi yang sesuai dengan ketentuan perlindungan data.
Pengembangan sistem informasi tersebut berkaitan dengan penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Pemkot Mataram menjalankan Satu Data Kota Mataram sejak 2021 dengan pembagian peran antara Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Bappeda sebagai sekretariat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata, serta perangkat daerah sebagai produsen data.
Pembagian peran tersebut bertujuan menjaga kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah.
Bagi Pemkot Parepare, penguatan Satu Data dapat menjadi fondasi untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengevaluasi program pembangunan, menentukan prioritas belanja, serta mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan daerah.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, menyambut baik kunjungan Pemkot Parepare. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan gagasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan belajar bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mujiburrahman.***
