PAREPARE, KOSONGSATUNEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare terus mengoptimalkan fungsi pengawasan menyusul banyaknya keluhan petani soal kelangkaan pupuk bersubsidi. Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agus Mante, menegaskan pentingnya penataan ulang sistem distribusi pupuk di tingkat lokal.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) serta PT Pupuk Indonesia, DPRD mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya akses petani terhadap pupuk, meski distributor menyatakan tidak ada kendala pengiriman.
“Kami mendorong Dinas PKP untuk segera mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kendala teknis yang menyebabkan pupuk tidak sampai ke tangan petani,” ujar Satria usai rapat, Rabu (13/3/2025).
Menurutnya, DPRD telah menerima aduan dari sejumlah kelompok tani yang sempat berencana melakukan aksi karena tidak kunjung mendapatkan solusi dari dinas teknis.
Fakta perbedaan data antara distribusi yang diklaim lancar oleh PT Pupuk Indonesia dan kelangkaan di lapangan, dinilai menjadi indikator lemahnya pengawasan rantai distribusi di tingkat kota.
“Jangan sampai ini jadi bola liar yang merugikan petani dan menurunkan hasil pertanian,” tegas Satria.
Komisi II menegaskan komitmennya untuk terus memantau pergerakan pupuk bersubsidi serta mendorong pendataan ulang kelompok tani penerima. DPRD meminta agar pengawasan melibatkan juga aparat kewilayahan serta penyuluh lapangan.
Di sisi lain, DPRD mengimbau petani agar tetap menyalurkan aspirasi melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sambil menunggu langkah konkret pemerintah.
“Pengawasan harus ditingkatkan. Kami akan kawal ini sampai tuntas, karena menyangkut nasib petani dan ketahanan pangan lokal,” tutup Satria. (*)
