JAKARTA, TARGET TUNTAS.ID,— DPR RI mengesahkan RUU APBN 2025, Kamis kemarin di Jakarta 19 September 2024.
Momen ini menjadi tonggak penting bagi pengelolaan keuangan negara.
Untuk pertama kalinya, pendapatan negara diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.
Hal ini menandakan adanya kemajuan signifikan dalam sektor perpajakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempresentasikan RUU tersebut dengan optimis.
Total pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.
Pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP.
Penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar Rp2.490,9 triliun, dengan PNBP Rp513,6 triliun.
Sri Mulyani menyatakan, “Ini adalah pencapaian luar biasa.”
Keberhasilan ini mencerminkan hasil reformasi perpajakan yang telah dilakukan.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kunci utama.
Hal ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam meningkatkan penerimaan.
Sri Mulyani menjelaskan langkah-langkah reformasi yang diterapkan selama ini.
Perluasan basis pajak menjadi fokus utama dalam kebijakan ini.
Selain itu, penerapan sistem CoreTax juga diperkenalkan untuk efisiensi.
Penggunaan teknologi digital dalam PNBP mendukung peningkatan pendapatan secara signifikan.
“Reformasi ini untuk menciptakan iklim yang lebih baik,” lanjutnya.
Hal ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan.
Fokus utama adalah memberikan dukungan bagi dunia usaha.
Dalam konteks ini, investasi diharapkan meningkat pesat.
Belanja negara ditetapkan mencapai Rp3.621,3 triliun untuk 2025.
Dengan total belanja tersebut, pemerintah memprioritaskan program-program sosial.
Alokasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp1.160,1 triliun.
Investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama.
Transfer ke daerah juga mendapat perhatian penting dalam APBN.
Sri Mulyani mengungkapkan alokasi sebesar Rp919,9 triliun untuk daerah.
“Ini untuk memperkuat ekonomi daerah dan sinergi belanja,” ujarnya.
Program-program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Defisit APBN 2025 ditetapkan pada 2,53% dari PDB. Angka ini setara dengan Rp616,2 triliun, dianggap moderat.
Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit ini aman untuk transisi.
“Pembiayaan utang akan dikelola dengan hati-hati,” tegasnya dengan yakin.
Dalam pembahasan, beberapa asumsi makroekonomi juga disepakati.
Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,2% pada tahun depan.
Inflasi ditargetkan terkendali di angka 2,5%. Nilai tukar rupiah diproyeksikan di Rp16.000 per dolar AS.
Proyeksi tingkat kemiskinan diharapkan turun ke 7,0-8,0%.
Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada di 4,5-5,0%.
Program prioritas mencakup Makan Bergizi Gratis dan sekolah unggulan.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.
Sri Mulyani juga menyoroti program ketahanan pangan yang penting.
Pemberdayaan petani dan nelayan menjadi fokus utama untu keberlanjutan.
“Ini untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar,” ungkapnya.
Program-program tersebut diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
APBN 2025 dirancang untuk menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Sri Mulyani menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi.
“Langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi,” ujarnya.
APBN ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan global ke depan. (Lf.N.Syam)
